Tim Hukum Nasional Dibentuk, JK Anggap Banyak Cercaan yang Sudah Melanggar Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terkait pembentukan tim hukum nasional menyikapi aksi meresahkan pascapemilu bukan membentuk badan baru.

Ia menilai pernyataan Wiranto tersebut ditujukan untuk menindak tegas para pelanggar hukum yang melalukan ujaran kebencian pascapemilu.

"Saya kira Pak Wiranto mengatakan siapa yang melanggar hukum. Ini kan karena teknologi baru. Cara orang mencerca dengan medsos. Itu tidak semuanya tercantum dalam aturan-aturan yang sudah ada," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim Hukum Nasional Sikapi Aksi Meresahkan Pascapemilu

"Karena itu orang-orang yang membuat hoaks, mencerca, maka kalau melanggar hukum. Jangan lupa. Tidak semua orang yang mengkritik kena hukum, tidak. Kalau melanggar hukum harus mendapatkan ganjaran hukum," lanjut dia.

Ia menambahkan tak perlu ada aturan hukum baru yang dibuat untuk menjerat pihak yang membuat kegaduhan pascapemilu. Kalla mengatakan ketentuan tersebut sudah tercantum dama KUHP dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ia pun mengatakan semua ketentuan dalam KUHP dan Undang-undang ITE berlaku untuk semua orang baik tokoh masyarakat maupun masyarakat biasa.

Baca juga: Dewan Pers Minta Wiranto Klarifikasi soal Ancaman Menutup Media

"Ya namanya hukum tidak pernah mengatakan hanya berlaku untuk tokoh kan tidak. Siapa saja. Kan ada semua aturan tentang media ada semua. Kebebasan persn juga dijaga. Tetapi ada batasannya juga kan," ujar Kalla.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah membentuk tim hukum nasional yang khusus mengkaji berbagai aksi meresahkan pascapemilu.

Wiranto mengatakan pascapemilu banyak bermunculan tindakan yang telah melanggar hukum. Karenanya, pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji langkah apa yang akan diambil terkait tindakan yang dinilai melanggar hukum itu.

Baca juga: Wiranto: Aparat Akan Tindak Tegas Pihak yang Delegitimasi Penyelenggara Pemilu

"Hasil rapat salah satunya adalah kami (pemerintah) membentuk tim hukum. Nasional. Yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia. Yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto usai memimpin rapat tentang keamanan pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Wiranto mengatakan tim tersebut terdiri dari para pakar hukum, praktisi hukum, dan para akademisi yang kompeten.

Wiranto mengatakan telah mengundang para pakar dan akademisi hukum untuk membicarakan tindakan-tindakan meresahkan pascapemilu yang menurutnya sudah masuk dalam kategori pelanggaran hukum.

Ia menyatakan, para pakar dan akademisi yang dia undang pun menyetujui bahwa ada banyak tindakan meresahkan pascapemilu yang sudah masuk dalam kategori pelanggaran hukum.