TKN: Kemenangan 01 Sudah Kami Prediksi Sejak Awal

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Benny Ramdhani mengatakan pihaknya sudah bisa memperkirakan kemenangan pasangan calon nomor urut 01 sejak awal.

Menurut Benny, TKN memiliki banyak ahli yang bisa mengalkulasi potensi kemenangan dengan menganalisa kekuatan Jokowi-Ma'ruf.

"Artinya kemenangan 01 itu sudah kami prediksi sejak awal. Tetapi tidak pernah kami nyatakan ke publik sebelum pencoblosan tanggal 17 April karena akan dinilai ego, takabur, dan sebagainya," ujar Benny di Posko Cemara, Menteng, Kamis (2/4/2019).

Baca juga: Situng Sementara KPU: Jokowi-Maruf Unggul Sekitar 11,3 Juta Suara

Menurut Benny, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga juga sudah bisa memprediksi sejak awal. Dia yakin Prabowo-Sandiaga sudah merasa akan kalah ketika tahu harus berhadapan dengan Jokowi-Ma'ruf.

Dia berpendapat kondisi ini membuat tim kampanye Prabowo-Sandiaga mulai memunculkan narasi pemilu curang sejak awal pemilu.

"Sehingga narasi kecurangan sebetulnya planing yang sebelum pencoblosan mereka buat untuk membentuk opini publik. Agar suatu saat kecurangan ini bisa digunakan menjadi alat membakar emosi pendukung," kata dia.

Baca juga: Real Count TKN Data 64 Persen: Jokowi-Maruf Unggul 10 Juta Suara

Benny mengatakan hal tersebut terbukti setelah 17 April 2019. BPN Prabowo-Sandiaga selalu mengulang narasi bahwa Pemilu 2019 dilakukan dengan penuh kecurangan.

Benny kemudian menyinggung ijtima ulama baru-baru ini yang meminta KPU mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf. Menurut dia ini adalah bagian yang sudah dipersiapkan sejak sebelum hari pemungutan suara.

"Kecurangan ini adalah narasi besar dan sudah di-framing sejak awal," kata dia.

Benny mengakui bahwa Pemilu 2019 tidak berjalan sempurna. Bicara kecurangan, kata dia, TKN Jokowi-Ma'ruf juga menemukan potensi pelanggaran pemilu yang menguntungkan Prabowo-Sandiaga.

Namun TKN tidak langsung menyebut bahwa seluruh proses pemilu tidak jujur dan tidak adil. Artinya kecurangan yang terjadi tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.