Pengamat Sarankan Pemilu Serentak Tak Langsung Diganti Sistem Baru

Kompas.com - 25/04/2019, 18:53 WIB
Warga menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu serentak 2019 di TPS Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu serentak 2019 di TPS Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai tak semestinya sistem pemilu serentak langsung diganti dengan sistem baru hanya karena banyak permasalahan dalam penyelenggaraannya.

Ia menyadari saat ini sudah banyak petugas KPPS yang meninggal dunia lantaran kelelahan. Namun, menurutnya hal itu tak serta-merta menjadikan pemilu serentak tertolak.

"Jadi kalau mau dilakukan perubahan itu sebaiknya jangan terburu-buru untuk membuat kesimpulan bahwa ada yang keliru dengan sistem pemilu serentak ini. Tapi juga evaluasi secara lebih menyeluruh," ujar Arif saat ditemui di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Komisioner KPU: Cukup Sekali Pemilu Serentak Seperti Ini

Pengamat politik dari Exposit Strategic Politica, Arif Susanto dalam sebuah diskusi di Jalan Pakubuwono, Kamis (27/12/2018) KOMPAS.com/JESSI CARINA Pengamat politik dari Exposit Strategic Politica, Arif Susanto dalam sebuah diskusi di Jalan Pakubuwono, Kamis (27/12/2018)

"Supaya kemudian terlihat bahwa mungkin ada problem di level sistem. Tapi mungkin juga ada problem di operasional. Itu kan dua hal yang berbeda," lanjut dia.

Di tataran operasional, Arif menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) cenderung tak mengantisipasi lonjakan perpindahan pemilih, sehingga terjadi kekurangan persedian surat suara.

Baca juga: KPU Rekomendasikan Pemilu Serentak Dipecah Dua, Ini Penjelasannya

Arif menambahkan, jika sistem pemilu diubah langsung, partai-partai juga yang akan dirugikan sebab akan mengubah rencana persiapan pemilu mereka di kemudian hari.

"Makanya kalau tadi saya mengatakan jangan terlalu terburu-buru. Kesimpulan-kesimpulan yang ada ini saya kira diambil tidak lewat kajian yang menyeluruh. Saya justru lebih menyoroti aspek penyelenggaraan dibandingkan aspek sistem," lanjut dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X