PP Muhammadiyah Ingatkan agar Persoalan Terkait Pemilu Diselesaikan melalui Jalur Hukum

Kompas.com - 23/04/2019, 05:38 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kamis (7/2/2019). KOMPAS.com/ANDI HARTIKKetua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kamis (7/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, jika ditemukan dugaan kecurangan terkait Pemilu 2019, maka masyarakat dapat melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu maupun Mahkamah Konstitusi.

Langkah ini, kata dia, sesuai hukum yang berlaku.

"Juga perlu meyakinkan bahwa KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi menjadi sandaran kita untuk menyelesaikan persoalan. Bahwa selalu ada kekurangan, iya. Tapi kita harus punya titik yang sama bahwa ini negara hukum, kita harus selesaikan semua secara hukum," kata Haedar seusai menghadiri silaturahim Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan sejumlah pimpinan ormas Islam dan tokoh masyarakat di Jakarta pada Senin (22/4/2019) malam, seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: Wapres Kalla Silaturahim dengan Pimpinan Sejumlah Ormas Islam

Ia juga menekankan perlunya meredam suasana pasca-pemilu. Untuk ini, diperlukan peranan para pasangan calon presiden, pendukung partai dan politisi, serta penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang harus bekerja secara luber dan jurdil.

PP Muhammadiyah juga menilai perlu adanya pemulihan suasana di masyarakat setelah pemilu untuk meredam gejolak politik.

"Jadi pemilu sudah selesai, bikin masyarakat kembali kepada tempatnya untuk beraktivitas lalu ada suasana jeda bahkan suasana 'recovery'" kata Haedar.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografiik: Alur Rekapitulasi Suara Pemilu 2019

Baca tentang


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X