Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

415 TPS di Sejumlah Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Susulan

Kompas.com - 19/04/2019, 19:41 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah daerah telah melakukan pemungutan suara susulan.

Ratusan TPS yang melakukan pemungutan suara susulan itu merupakan TPS yang tak bisa melaksanakan pemungutan suara pada 17 April 2019 karena sejumlah kendala.

"Sudah kami pastikan bahwa 391 TPS di Banggai, Sulawesi Tengah, sudah melakukan pemungutan suara susulan kemarin. Kemudian, 24 TPS di kota Jambi sudah dilaksanakan kemarin juga," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).

Baca juga: 8 TPS di NTB Dipastikan Pemungutan Suara Ulang

"Kemudian di Jayapura itu sudah dilaksanakan," ujarnya. 

Pramono mengatakan, 113 TPS di Nias Selatan akan melaksanakan pemungutan suara susulan Sabtu (20/4/2019).

Sebab, hari ini, sebagian warga merayakan Jumat Agung.

Baca juga: KPU Sulsel Kaji Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 12 Daerah

KPU juga masih menunggu informasi dari KPU daerah mengenai waktu pelaksanaan pemilu susulan di Tolikara, Lani Jaya, dan sejumlah kabupaten/kota di Kalimatan Timur.

"Karena itu sifatnya pemilu susulan, juga dipastikan apakah bisa dilaksanakan besok," ujar Pramono.

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, sejumlah daerah harus melaksanakan pemungutan suara susulan karena keterlambatan logistik karena kondisi geografis daerah, hingga bencana alam.

Baca juga: 23 April, 2 TPS di Aceh Utara Dijadwalkan Pemungutan Suara Ulang

"Di Papua keterlambatan logistik yang karena kondisi geografis, tetapi ada juga karena kendala alam, namun bisa tetap melaksanakan," ujar Viryan.

Sebelumnya, KPU mencatat, sebanyak 2.249 TPS tak bisa melakukan pemungutan suara serentak 17 April 2019.

Jumlah itu tersebar di 18 provinsi di Indonesia.

"Jumlah totalnya (TPS yang tidak bisa melakukan pemungutan suara) adalah 2.249 dari total keseluruhan TPS yang dibentuk KPU 810.193. Itu kalau dipersentase kurang lebih hanya 0,28 persen," kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Ritz Carlton, Kamis (18/4/2019) dini hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com