Cegah Penumpukan Pemilih, SDM dan Pengawas Dinilai Jadi Kunci

Kompas.com - 17/04/2019, 10:34 WIB
Pekerja menyegel kotak suara sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU, GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019). KPU Jakarta Selatan mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke TPS yang tersebar di kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPekerja menyegel kotak suara sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU, GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019). KPU Jakarta Selatan mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke TPS yang tersebar di kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci kelancaran proses pemungutan suara.

Majelis Nasional KIPP, Standarkiaa Latief, mengatakan penyelenggara pemilu perlu memastikan kemampuan petugas yang bertugas.

Hal itu bertujuan mencegah terjadinya penumpukan sehingga ada pemilih yang berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, seperti di Sydney, Australia.

"Pertama, harus dicek kembali personil atau SDM, petugas yang direkrut untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut," kata Standarkiaa saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Kemudian, ia juga mengatakan perihal peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas (Panwas).

Baca juga: Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Susulan di Sydney

Menurut Standarkiaa, Bawaslu dan Panwas jangan lengah dalam memonitor jalannya proses tersebut.

"Kedua, seharusnya paralel dengan peran Bawaslu atau Panwas. Panwaslu kan melekat pada proses yang berjalan," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Sydney, Australia.

Rekomendasi ini diberikan menyusul adanya dugaan pelanggaran pemilu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri ( PPLN) Sydney dalam tahapan pemungutan suara. Pelanggaran ini menyebabkan pemilih di Sydney tak bisa gunakan hak suaranya.

"Memerintahkan PPLN Sydney melalui KPU RI untuk melakukan pemungutan suara susulan di TPS," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2109).

Menurut Fritz, pihaknya telah mendapatkan keterangan dari PPLN dan Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) Sydney mengenai pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang berlangsung Sabtu (13/4/2019).

Didapati fakta bahwa PPLN Sydney telah menutup TPS pukul 18.00. Padahal, masih ada pemilih dalam antrean yang belum mencoblos. Tindakan ini menyebabkan pemilih tak bisa gunakan hak pilihnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X