Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JPPR Sebut Ada Kekurangan Surat Suara Pilpres di 7 Provinsi

Kompas.com - 16/04/2019, 22:21 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemantau pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih profesional jelang hari pencoblosan pada Rabu (17/4/2019) besok.

Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Seknas JPPR, Alwan Ola Riantoby, perihal masih adanya daerah yang kekurangan surat suara Pilpres.

Hal itu merupakan temuan JPPR dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh 85.000 relawan di 15 provinsi, selama masa tenang pada 14-16 April 2019.

Baca juga: Perjuangan Menempuh Perjalanan 30 Km Antar Surat Suara ke TPS Terpencil di Jombang

"Menuntut KPU untuk lebih profesional dalam menyiapkan hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 sehingga tidak ada lagi satu orang pun warga negara yang terlanggar hak konstitusionalnya untuk memilih," ungkap Alwan melalui keterangan tertulis, Selasa (16/4/2019).

Dari temuan JPPR, daerah yang paling kekurangan surat suara Pilpres adalah Jawa Barat. Daerah tersebut masih kekurangan surat suara sebanyak 210.267 lembar dari total kebutuhan 33.963.754 lembar.

Kemudian, Banten juga masih mengalami kekurangan surat suara sebanyak 77.955 lembar. Kebutuhan surat suara pilpres di provinsi itu yaitu 8.287.428.

Baca juga: Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Bawaslu Nilai Prosedur PPLN Salah

Daerah yang mengalami kekurangan terkecil adalah Maluku. Dari total kebutuhan 127.698 surat suara Pilpres, mereka kekurangan 471 lembar.

Berikut data lengkap kekurangan surat suara Pilpres yang terjadi, menurut pemantauan JPPR:

1. Sumatera Utara

- Total kebutuhan: 8.293.602

- Total kekurangan: 29.619

2. Riau

- Total kebutuhan: 3.935.276

- Total kekurangan: 22.992

3. Jawa Barat

- Total kebutuhan: 33.963.754

- Total kekurangan: 210.267

4. NTT

- Total kebutuhan: 2.249.620

- Total kekurangan: 23.250

5. Sulawesi Barat

- Total kebutuhan: 884.335

- Total kekurangan: 889

6. Maluku Utara

- Total kebutuhan: 127.698

- Total kekurangan: 471

7. Banten

- Total kebutuhan: 8.287.428

- Total kekurangan: 77.955

Kompas TV Kepolisian Resor Lamongan menangkap tangan anggota DPRD Kabupaten Lamongan sekaligus calon legislatif dari Partai Gerindra yang diduga terkait politik uang menjelang hari H pencoblosan. Dalam operasi tangkap tangan tersebut diamankan barang bukti uang senilai Rp 1 milyar 7 juta 500 ribu yang dikemas dalam 2 ransel beserta bendera salah satu partai dan juga resimen surat suara. Terduga pelaku beserta barang bukti masih diamankan di Mako Polres Lamongan. Hingga kini proses investigasi yang dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan masih berlangsung. #CalegGerindra #Lamongan #PolitikUang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com