Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Sekarang Bangsa Indonesia Tidak Produksi Apa-apa

Kompas.com - 13/04/2019, 20:46 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi.

Hal ini dia sampaikan dalam pemaparan visi dan misi pada segmen pertama debat terakhir di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

"Kalau negara lain industrialisasi, kita deindustrialisasi. Sekarang bangsa Indonesia tidak produksi apa-apa," ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Bangsa Kita Sekarang Berada dalam Arah yang Salah...

 

Prabowo mengatakan Indonesia kini hanya menerima hasil produksi dari negara lainnya. Dia mengatakan hal ini keliru dan harus diubah. Dia dan cawapres Sandiaga Uno berkomitmen untuk mengubah kondisi ini.

"Kami menilai bangsa ini menyimpang dari filosofi dan tidak punya strategi pembangunan," ujar Prabowo.

Debat terakhir ini mempertemukan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Industri 4.0: Janji dan Tantangan Para Capres Pemilu 2019

Debat diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Media penyelenggara debat yaitu TVOne, ANTV, Beritasatu TV, dan NET TV.

Debat kelima mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, perdagangan serta industri.

Kompas TV Capres nomor urut 01 Joko Widodo menuju lokasi debat kelima Capres-Cawapres di Hotel Sultan, Jakarta. Jokowiberharap agar masyarakat bisa benar-benar menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019. #JokoWidodo #DebatCapres #DebatPilpres2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com