Bawaslu Pertanyakan Wadubes Indonesia di Malaysia yang Jadi PPLN

Kompas.com - 12/04/2019, 22:55 WIB
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Bawaslu Rahmat Bagja

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mempertanyakan Wakil Duta Besar (Wadubes) Indonesia untuk Malaysia yang bisa rangkap jabatan sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia.

Bagja mempertanyakan, apakah Wadubes tidak disibukan dengan tugas negara.

Padahal, warga negara Indonesia di Malaysia begitu banyak. Mereka pun punya kesempatan yang sama menjadi petugas PPLN.

"Bagaimana seleksinya, kok tiba-tiba ada Wadubes menjadi PPLN. Apakah tidak sibuk beliau itu. Dalam konteks kenegaraaan, Wadubes itu kesibukannya luar biasa dan (petugas PPLN di Malaysia) masih sempat jadi PPLN," kata Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2019).

Baca juga: Caleg Gerindra: Di Malaysia, Satu Suara Dihargai 15-25 Ringgit

Sebelumnya, Bagja juga sudah menyinggung ada seorang Wadubes Indonesia untuk Malaysia yang saat ini menjabat sebagai anggota PPLN.

Padahal, anak dari Duta Besar Indonesia untuk Malaysia saat ini sedang ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR Dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi wilayah luar negeri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kondisi tersebut, kata Bagja, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pernyataan Bagja ini menyusul video surat suara pemilu tercoblos di Selangor, Malaysia. Narasi dalam video itu menyebutkan, surat suara dicoblos untuk caleg Partai Nasdem.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada KPU RI untuk mengganti yang bersangkutan agar tidak terjadi konflik kepentingan karena Pak Duta Besar punya anak yg sedang running (nyaleg)," ujar Bagja saat dikonfirmasi, Kamis (12/4/2019).

Saat ini, Bawaslu tengah menyelidiki kasus ini dengan melakulan pengecekan langsung ke Malaysia.

"Ini yang perlu kami cari benang merahnya," ujar Bagja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Nasional
Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Nasional
Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Nasional
DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

Nasional
Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.