Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan Prabowo Ingin Pancasila Diajarkan Sejak Pendidikan Dini

Kompas.com - 31/03/2019, 10:11 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Rindi Nuris Velarosdela,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sama-sama menghendaki Pendidikan Pancasila diajarkan sejak Pendidikan  Dini.

Hal itu disampaikan Jokowi dan Prabowo dalam debat keempat Pilpres 2019 pada Sabtu (30/3/2019) malam. Saat itu, keduanya berdiskusi menjawab pertanyaan bertema ideologi.

"Kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita. Pendidikan dari kecil, dari awal, dari usia dini, Taman Kanak-Kanak," ujar Prabowo.

"Mengenai dirumuskannya Pancasila, dibangunnya Pancasila  ini harus diberikan di dalam pendidikan-pendidikan anak-anak kita, sejak, bukan dari TK, sejak dari PAUD. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, S2, S3," kata Jokowi.

Lalu bagaimana posisi Pancasila dalam kurikulum pendidikan Indonesia saat ini?

Tingkat pendidikan tinggi

Di tingkat pendidikan tinggi, pendidikan mengenai ini disampaikan dalam mata kuliah tertentu, misalnya Pancasila atau Kewarganegaraan.

Mata kuliah ini diberikan pada semua mahasiswa lintas keilmuan, biasanya di pendidikan tentang ideologi dan kebangsaan ini akan diberikan di semester awal mengenyam bangku kuliah.

Namun, penerapannya akan berbeda-beda antar institusi, tergantung pada kebijakan masing-masing penyelenggara pendidikan.

Hal ini sesuai dengan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tahun 2016, yang berbunyi:

"Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( SN Dikti) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan."

Tingkat sekolah dasar dan menengah

Dalam kurikulum yang banyak diterapkan di sekolah-sekolah saat ini, Kurikulum 2013 (K13), Pancasila dikemas dalam sebuah mata pelajaran bernama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

PPKn diberikan di berbagai tingkat pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dan sederajat.

K13 dikenal sebagai penyempurnaan dari kurikulum pendidikan sebelumnya. Dalam kurikulum ini, praktik atau implementasi dari materi menjadi salah satu bidikan utama.

Pun dengan PPKn dalam kurikulum ini yang memiliki karakteristik berbeda dengan yang sebelumnya. PPKn dalam K13 diproyeksikan untuk beberapa hal berikut:

  • Pembentukan karakter bangsa
  • Menjadikan seorang warga negara yang bertanggung jawab
  • Terdapat kompetensi untuk melakukan tindakan nyata sebagai warga negara
  • Tidak sebatas pengetahuan, melainkan tindakan nyata dan sikap keseharian

Pendidikan Dini

Di tingkat Pendidikan Dini, berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, tidak ada pelajaran-pelajaran dengan label nama khusus, termasuk PPKn, Matematika, dan sebagainya.

Melihat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) PAUD,  di tingkat ini anak-anak tidak diberikan pelajaran dengan label-label tertentu sebagaimana mata pelajaran atau mata kuliah di tingkat pendidikan selanjutnya.

Anak didik di tingkat ini dipersiapkan untuk mampu menerima pola pembelajan di SD kelas awal. Muatan diberikan dengan pendekatan kekeluargaan sehingga tumbuh sikap saling asah, asih, dan asuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuda-Kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-Kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com