Wilayah DKI Jakarta Kini Dominasi Daerah yang Rawan Konflik Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengungkapkan, indeks potensi kerawanan Pemilu 2019 di tingkat kabupaten/kota saat ini berubah setelah dimulainya kampanye terbuka pada 24 Maret 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, adanya perubahan yang dinamis dalam tahapan pemilu membuat indeks potensi kerawanan di provinsi dan kabupaten/kota juga ikut berubah.

"Ada perubahan yang dinamis karena tahapan pemilu menuju hari pemilihan dan memasuki kampanye terbuka. Pihak kepolisian terus memetakan, profiling, dan identifikasi," ujar Dedi di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019).

Baca juga: Provinsi Maluku Masuk Daerah Rawan Konflik Pemilu 2019

Kini, wilayah DKI Jakarta mendominasi indeks kerawanan pemilu berdasarkan dimensi yang menjadi tolok ukur Polri.

Tolok ukur itu di antaranya dimensi penyelenggaraan, konstestasi capres-cawapres, kontestasi caleg, partisipasi masyarakat, dan gangguan kamtibnas.

Sebelum kampanye terbuka, wilayah Papua mendominasi 10 besar tingkat kerawanan Pemilu 2019.

"Kalau sebelum kampanye terbuka, ranking satunya adalah Maluku Utara, Papua, NTT, Gorontalo, dan Papua Barat. Di Jakarta skor indeks kerawananannya masih di kategori potensi cukup rawan," ujar dia.

Baca juga: Masuk Wilayah Rawan Pemilu, Kapolda DIY Siapkan Personel Antisipasi Keamanan

Saat ini, kabupaten/kota yang rawan konflik pemilu ada di Tangerang Selatan, Sigi (Sulawesi Tengah), Jakarta Utara, Banggai (Sulawesi Tengah), Donggala, Jakarta Barat, Mentawai (Sumatera Barat), Tanah Datar (Sumatera Barat), Jakarta Timur, dan satu kabupaten/kota di Yogyakarta.

"Sekarang di tingkat kabupaten/kota yang rawan konflik pemilu itu didominasi di wilayah Jakarta. Kalau yang kemarin sebelum memasuki kampanye terbuka, 10 besar didomunasi Papua," kata Dedi.

Menjelang pemilu, lanjut Dedi, perubahan-perubahan pemetaan kabupaten/kota dan provinsi yang rawan konflik pemilu akan kembali didata oleh Polri.

Hal itu akan membantu Polri dalam mendistribusikan pasukan keamanan yang dibutuhtkan setiap Polda.