Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Jawab Kritik Kubu Prabowo-Sandiaga soal Isu Korupsi di Lingkaran Jokowi

Kompas.com - 25/03/2019, 15:42 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Ace Hasan Syadzily menanggapi kritik yang dilontarkan oleh Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) soal maraknya kasus korupsi di lingkungan atau lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

Ace menilai, berbagai kasus yang muncul belakangan ini justru menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak tebang pilih.

"Soal korupsi itu kan masalah kita bersama dan Pak Jokowi telah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak tumpul ke atas," ujar Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

"Kita berikan kewenangan pada KPK untuk menindaknya tanpa pandang bulu jika memang dinilai bahwa korupsi tersebut merusak bangsa. Maka silakan dan itu terbukti," tuturnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Jokowi-Maruf 53,6 Persen, Prabowo-Sandi 35,4 Persen

Ace mencontohkan, kasus dugaan suap yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.

Menurut dia, Presiden Jokowi tak mengintervensi proses penegakan hukum yang dilakukan KPK meski PPP merupakan parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

"Karena proses penindakan itu ada di domainnya KPK, yang diperkuat adalah tetap menempatkan KPK sebagai institusi yang melakukan pemberantasan korupsi," kaa Ace.

Di sisi lain, Presiden juga berkomitmen dalam menerapkan berbagai strategi pemberantasan korupsi.

Baca juga: Survei Vox Populi: Jokowi-Maruf 54,1 Persen, Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen

Hal itu, kata Ace, dapat dilihat dari berbagai langkah konkret yang dilakukan, antara lain upaya mereformasi birokrasi dan pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Selain itu, Presiden Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Jadi saya kira upaya yang dilakukan Jokowi sangat serius dan pemberantasan korupsi tidak akan diperlemah oleh Pak Jokowi untuk lima tahun ke depan," ucap politisi dari Partai Golkar itu.

Baca juga: Bantah BPN Prabowo-Sandi, TKN Sebut Kepemimpinan Jokowi Diakui Internasional

Sebelumnya, Direktur BPN Sudirman Said mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinilai tak mampu mengendalikan perilaku para elite di lingkungan terdekatnya.

Sudirman menilai, Presiden Jokowi tak memiliki pengendalian yang baik. Hal itu ia lihat dari maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintahan maupun petinggi partai politik.

"Tampaknya lima tahun terakhir itu terlalu banyak kasus korupsi yang melibatkan eksekutif maupun pimpinan politik yang ada di sekitar Pak Jokowi," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Sudirman mencontohkan, kasus dugaan suap yang melibatkan Romy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com