Ditjen Pemasyarakatan Serahkan Kartu Identitas untuk 1.103 Anak dari LPKA

Kompas.com - 25/03/2019, 11:38 WIB
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyerahkan kartu identitas kepada 1.103 anak dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) seluruh Indonesia, Senin (25/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyerahkan kartu identitas kepada 1.103 anak dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) seluruh Indonesia, Senin (25/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyerahkan kartu identitas kepada 1.103 anak dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak ( LPKA) seluruh Indonesia, Senin (25/3/2019).

Kartu identitas yang diberikan berupa Kartu Identitas Anak (KIA) maupun Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Penyerahan ini bagian dari kegiatan Gerakan Nasional Pemenuhan Hak Identitas Anak dalam rangka Revitalisasi Pemasyarakatan Bagi Anak yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Yasonna mengatakan, pemberian kartu identitas bertujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum juga mendapatkan hak-haknya, termasuk akses terhadap pelayanan publik.


"Kartu ini tidak hanya sekadar kartu, kartu gampang kita cetak. Tetapi kartu ini merupakan kartu yang melekat di dalamnya hak-hak seseorang," kata Yasonna di Kantor Ditjen PAS, Jakarta Pusat, Senin.

Ia mengatakan, dengan kartu tersebut, anak bisa mendapatkan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan, dan program lainnya.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, kata Yasonna, anak-anak tersebut akan rentan untuk kembali terjerumus dalam masalah hukum.

"Kalau mereka ini tidak mendapat fasilitas itu, tidak mendapat perlindungan negara, jika mereka telah melalui masa pembinaannya, mereka akan rentan kembali melakukan atau berhadapan dengan masalah-masalah hukum," kata Yasonna.

Dari total 3.189 anak di LPKA, 130 anak telah memiliki KIA dan 1.956 lainnya sudah memiliki e-KTP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X