Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Prabowo-Sandiaga Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pemilu 2019

Kompas.com - 25/03/2019, 09:46 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) meluncurkan aplikasi laporan masyarakat berbasis internet dalam meminimalisasi kecurangan pada Pemilu 2019.

Direktur Saksi BPN Prasetyo Hadi mengatakan, aplikasi tersebut salah satu upaya pihaknya untuk mengawal proses pemungutan suara.

"Dengan cara ini, semua masyarakat pengguna smartphone dapat menjadi saksi di TPS masing-masing. Ini pula merupakan semangat rakyat dalam gotong-royong menjaga TPS ," ujar Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Senin (25/3/2019).25 Maret 2019.

Prasetyo menjelaskan, untuk pengguna android, aplikasi resmi yang diluncurkan BPN ini dapat diunduh melalui Google Play Store dengan kata kunci pencarian “Relawan Adil Makmur”.

Sementara, pengguna iOS dan semua perangkat lain bisa mengakses web melalui https://adil.makmur.id.

"Ini juga mudah untuk mendaftarkan diri kita menjadi saksi TPS," ucap Prasetyo.

"Kita kawal bersama pemungutan suara ini. Sebagai saksi sekaligus pemantau demokrasi," kata dia.

Menurut Prasetyo, setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat nantinya akan masuk ke pusat tabulasi data nasional di Direktorat Saksi BPN Prabowo-Sandi.

Ia mengimbau seluruh jaringan relawan, simpatisan, dan pendukung Prabowo-Sandi untuk membantu pengawalan perolehan suara Pemilu 2019 dari potensi kecurangan.

"Dan tentunya, kami berterima kasih kepada seluruh rakyat, relawan, dan simpatisan Koalisi Adil Makmur, serta semua jaringan pendukung 02 yang telah rela berjuang tanpa mengharap apa pun selain Indonesia Menang, dan Indonesia adil dan makmur," jata politisi dari Partai Gerindra itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com