JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, keberhasilan pengawasan lembaga pemerintahan tak bisa diukur dari banyaknya pejabat yang ditangkap terkait kasus korupsi.
Karena itu, ia menilai banyaknya pejabat yang ditangkap terkait kasus korupsi menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan.
"Padahal penilaian yang berhasil kalau yang ditangkap kurang. Kalau masih banyak ditangkap, pengawasan kurang berhasil artinya. Tapi jangan juga membiarkan sehingga tidak ditindak, bahaya juga itu," kata Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).
Baca juga: Ungkap Kendala Pemberantasan Korupsi di Jatim, Khofifah Soroti Pengawasan Dana Desa
Kalla mengatakan, pengawasan berhasil bila mampu mengurangi praktek korupsi di pemerintahan.
Kalla pun mengingatkan para pejabat berhati-hati setiap menandatangani keputusan terkait proyek pemerintahan. Sebab, biasanya sejumlah pejabat tak membaca detail apa yang diteken, padahal di dalamnya bisa jadi terdapat penyelewengan anggaran.
Baca juga: Tingkatkan Fungsi Pengawasan Sektor Keuangan, OJK Gandeng Kemendagri dan PPATK
Wapres berharap melalui Rakornas Pengawasan Internal Pemerintahan ini para inspektorat mampu menciptakan sistem pengawasan yang ketat untuk menekan jumlah korupsi di kalangan pejabat pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.
"Itulah harapan kita semua. Semoga pertemuan kita ini dapat menghasilkan yang baik dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan pembangunan bangsa ini," lanjut Kalla.