Soal Instrumen Memantau Dana Transfer Daerah Pendidikan, Ini Jawaban Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno

Kompas.com - 17/03/2019, 22:27 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin (kiri) dan nomor urut 02, Sandiaga Uno. dok. TribunnewsCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin (kiri) dan nomor urut 02, Sandiaga Uno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, instrumen apa yang sebaiknya digunakan oleh pemerintah untuk memantau ketepatan sasaran dana transfer daerah bidang pendidikan.

Hal itu ditanyakan Ma'ruf di dalam debat ketiga Pilpres 2019 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta pada Minggu (17/3/2019) malam.

Namun, dalam jawaban pertamanya, Sandiaga tidak menyinggung tentang instrumen yang ditanyakan oleh Ma'ruf.

Baca juga: Sandi: Riset Menumpuk dan Mengumpulkan Debu, Apa Masalah Sebenarnya?

Sebaliknya, Sandiaga membeberkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang dikerjakan bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Di mana bukan hanya sistem pendidikan saja yang dicover, tapi juga ditambah dengan asupan bergizi tinggi kepada penerima manfaat," ujar Sandiaga.

Setelahnya, Sandiaga menyinggung instrumen yang ditanyakan Ma'ruf. Dia mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 400 triliun bagi dunia pendidikan belum menghadirkan pendidikan yang berkualitas.

Baca juga: Ada Infrastruktur Langit, Maruf Yakin 3.500 Startup akan Tumbuh

Oleh sebab itu, Sandiaga mengatakan, instrumen yang harus digunakan untuk memonitor efektivitas anggaran pendidikan bagi rakyat adalah mekanisme yang ada di pemerintah daerah.

NDP dan Dapodik

Ma'ruf yang mendapatkan kesempatan merespons jawaban Sandiaga mengungkapkan hal berbeda.

Baca juga: Jawab Sandiaga, Maruf Paparkan Solusi untuk Turunkan Angka Pengangguran Muda

Ia berpendapat, seharusnya instrumen yang digunakan adalah Neraca Pendidikan Daerah (NDP) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Dengan kedua instrumen ini, saya harapkan pusat dapat memantau output dana transfer daerah pada pendidikan yang dialirkan oleh kementerian dan lembaga. Dengan demikian, dana transfer daerah bisa dipantau outputnya dan bisa dilihat," ujar Ma'ruf.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X