Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Nyuwun Sewu Pak Kiai...

Kompas.com - 17/03/2019, 21:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno sempat meminta izin kepada Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin untuk mengkritik gagasannya terkait pengadaan lembaga riset baru.

Hal itu disampaikan Sandiaga menanggapi Ma'ruf di debat ketiga Pilpres 2019 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Sandiaga memohon izin untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap Ma'ruf dengan menggunakan bahasa Jawa.

Baca juga: Maruf Amin: BPJS dan KIS Akan Disempurnakan

"Menambah lembaga di bidang riset, menurut hormat kami, Nyuwun sewu (minta izin) Pak Kiai, akan menambah birokrasi," ujar Sandiaga sembari membungkukkan badannya di depan Ma'ruf.

Ia merasa tak sepaham dengan Ma'ruf. Karena itu ia memunculkan ide kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam dunia riset.

Baca juga: Memajukan Dunia Riset, Sandiaga Sebut Kuncinya Adalah Kolaborasi

 

Sandiaga menilai banyak riset yang saat ini terbengkalai dan hasilnya tak terpakai. Karena itu ia akan melibatkan swasta untuk berinovasi dalam riset dengan memberikan sejumlah insentif.

"Kami akan pastikan dunia usaha mendapatkan insetif jika mereka berinvestasi di riset, baik fiskal maupun nonfiskal," lanjut dia.

Kompas TV Adu gagasan antara calon pemimpin negeri akan tersaji dalam debat yang berlangsung pada Minggu (17/3). Calon wakil presiden tanpa didampingi calon presidennya akan berada gagasan soal pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. KompasTV mengajak bicara sejumlah analis komunikasi politik yang membaca arah debat. Analisis komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyebut dalam debat akan ada sejumlah pembuktian yang mesti dilakukan para calon wakil presiden. Analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, mengatakan kedua calon wakil presiden memiliki beban tersendiri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com