Pengusaha Mebel Curhat ke Jokowi soal Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pelaku industri mebel dan kerajinan di Indonesia mengeluhkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kepada Presiden Joko Widodo. Izin itu dinilai menyusahkan mereka.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Himpunan Industri Meble dan Kerajinan  Indonesia (HMKI) Soenoto dalam acara Indonesia-International Furniture Expo 2019 di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

"Salah satu belenggu kami ini adalah soal SVLK, Pak," ujar Soenoto.

SVLK adalah sistem pelacakan yang disusun berdasarkan multistakeholder. Sistem ini ditetapkan demi memastikan aspek legalitas sumber kayu yang beredar sekaligus diperdagangkan di Indonesia.

Contohnya, apakah kayu yang diperdagangkan itu adalah hasil dari pembalakan liar atau tidak.

Soenoto menambahkan, para pelaku industri mebel pada dasarnya mendukung maksud dan tujuan diterapkannya SVLK ini.

Mereka juga setuju kayu yang diolah menjadi sebuah produk bukan barang ilegal.

Namun, menurut para pelaku industri mebel, SVLK lebih baik hanya diterapkan di hulu saja, bukan di hilir seperti mereka.

"Kami bukan tidak setuju, Pak. Tapi kalau bisa, ini (SVLK) diberlakukan di hulu saja, jangan di hilir. Karena di hilir ini adalah user. Jadi, semestinya tidak perlu lagi verifikasi ulang," ujar Soenoto.

"Tidak mungkin juga kan verifikasi double. Karena ini ya sangat menghambat gerak kami," lanjut dia.

Selain soal SVLK, Soenoto juga mengeluhkan sulitnya ia dan rekan-rekan mendapatkan bahan baku. Khususnya produk rotan.

Soenoto dan rekan-rekan pun berharap Presiden Jokowi menuntaskan masalah yang membelenggu mereka.