Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Daerah Terpapar Hoaks Intensitas Tinggi Bertambah Menjadi 92

Kompas.com - 11/03/2019, 17:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Jumlah daerah di Indonesia yang memiliki intensitas tinggi dalam hal penyebaran berita hoaks semakin meningkat.

Setelah akhir 2018 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan ada 90 daerah yang terpapar berita hoaks dalam intensitas tinggi, kini Bawaslu mengatakan ada 92 daerah yang dilaporkan demikian.

"Ada 92 daerah yang sekarang paling meriah penyebaran berita hoaksnya, tinggi ya. Lainnya ada yang sedang dan rendah," ujar Komisioner Bawaslu Mohammad Afifuddin dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Afifuddin menambahkan, berita hoaks yang tersebar di 92 daerah itu kebanyakan berisi tentang politik identitas dan SARA. Ia enggan menyebut daerah mana saja yang dimaksud.

Baca juga: Jokowi: Hoaks Sudah Door to Door, Lawan, Jangan Diam!

Kondisi ini dinilai jauh lebih parah dibandingkan pada Pemilihan Presiden 2014 lalu. Afifuddin menduga, hal itu disebabkan berkembangnya media sosial.

"Lima tahun lalu itu, penggunaan media sosialnya tidak kayak gini. Jadi, sekarang itu, mobilisasi berita atau isu bihing dan lain-lain itu lebih cepat. Media sosial ini begitu dekat ya dengan masyarakat," ujar dia.

Menyikapi kondisi tersebut, Bawaslu bersama-sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk memeranginya. Salah satu bentuknya adalah dengan bekerjasama dengan lembaga verifikasi informasi, yakni Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) untuk melawan derasnya informasi hoaks di daerah itu.

Selain itu, Bawaslu juga bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam hal menangani akun-akun media sosial penyebar berita hoaks.

"Kami dengan Kemenkominfo berikan data soal indikasi (akun) media sosial yang yang sering menyampaikan informasi mengarah pada hoaks, ujaran kebencian, kemudian akan di-take down dan disampaikan ke pihak berwajib," ujar Afifuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com