Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluh Kesah Jokowi atas Rentetan Kampanye Hitam yang Menyerangnya

Kompas.com - 10/03/2019, 20:50 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berkeluh kesah soal kampanye hitam yang menyerangnya belakangan ini. Menurut capres petahana ini, banyak masyarakat di bawah yang percaya dengan kampanye hitam tersebut.

Dia menyampaikan itu di depan anggota Forum Betawi Rempug yang mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

"Dua minggu ini berkembang isu-isu. Nanti pemerintahan baru Jokowi-Ma'ruf akan melarang azan," ujar Jokowi.

Anggota FBR yang mendengar langsung menjawab bahwa itu adalah kabar bohong. Jokowi kemudian mengatakan, isu itu sudah beredar di masyarakat.

Baca juga: Beredar Produk Kondom Bergambar Jokowi-Maruf Amin, Relawan Sebut Kampanye Hitam

"Lho lho lho, ini sudah sampai di bawah," kata dia.

Selain itu, ada juga isu bahwa dia akan menghilangkan mata pelajaran agama di sekolah. Belum lagi isu soal dirinya yang akan mengizinkan pernikahan sejenis jika kembali terpilih dalam Pilpres 2019.

"Hati hati lho, ini sudah sampai ke bawah dan banyak yang kemakan. Penelitian survei kita mengatakan 9 juta orang lebih, percaya mengenai itu," ujar Jokowi.

Padahal, kata Jokowi, isu tersebut tidak masuk logika. Jokowi mengatakan Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar. Siapapun presidennya, kata dia, tidak mungkin melakukan itu semua.

Jokowi juga mengatakan bahwa dia sering dicitrakan sebagai presiden anti-ulama dan anti-Islam. Menurut dia ini juga tidak mungkin. Apalagi dia memilih Ma'ruf Amin yang merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia sebagai cawapresnya.

Baca juga: TKN: Sudah Keterlaluan Kampanye Hitam yang Diskreditkan Jokowi-Maruf

Jokowi mengatakan dia juga sering keluar masuk pesantren dalam aktivitasnya sebagai presiden. Dia bahkan menetapkan hari santri sebagai Hari Libur Nasional setiap tahun.

"Saya tanya, siapa yang tanda tangan hari santri 22 Oktober? Masa saya anti-Islam, anti-ulama? Yang tanda tangan hari santri itu saya loh," kata dia.

Dia pun meminta FBR untuk ikut meluruskan kampanye hitam ini di kampung-kampung. Harapannya masyarakat tidak memercayai kabar bohong ini.

"Inilah tugas FBR yang selalu berada di kampung-kampung untuk berikan penjelasan ini," ujar Jokowi.

Kompas TV Untuk menarik suara kaum milenial, relawan pendukung capres nomor urut 01, #Jokowi-#Ma'ruf Amin menggelar deklarasi politik dengan cara yang santai di Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (9/3). Kelompok relawan yang menamakan diri Barikade Jokowi Bangkalan ini menggelar aksi #flashmob dengan tujuan untuk menggaet anak muda. Tujuannya untuk mendukung Jokowi-Maruf Amin. Selain menarik dukungan dari pemilih pemula, para relawan juga disiapkan untuk menangkal hoaks yang dinilai menyudutkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, 'Concern' ke Pemberantasan Korupsi

Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

Nasional
Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Nasional
KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Nasional
Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Nasional
RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

Nasional
Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Nasional
Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Nasional
Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Nasional
KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

Nasional
Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Nasional
Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Nasional
Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN Jadi Menteri

Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN Jadi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com