Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut 3 Langkah Pemerintah Dorong Harga Karet

Kompas.com - 09/03/2019, 14:50 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

PALEMBANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, pemerintah telah melakukan langkah untuk mendorong harga karet dari petani kembali naik.

Presiden menyebut, langkah pertama adalah koordinasi dengan negara penghasil karet mentah untuk kendalikan pasokan di pasar.

"Produsen terbesar karet Indonesia, Malaysia dan Thailand. Kita sudah kontak mereka untuk kendalikan suplai ke pasar bisa diturunkan," kata Jokowi saat silahturahim dengan petani karet se- Sumatera Selatan di perkebunan rakyat Desa Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sabtu (9/3/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Di Masjid Istiqlal Lampung, Jokowi Bicara soal Hoaks Larangan Azan

Jokowi mengakui, negosiasi dengan negara lain tidak mudah. Namun, dalam pekan dua pekan ini harga karet mulai naik.

"Dulu karet harganya Rp 5.000-Rp 6.000 per kilogram, sekarang Rp 8.900 sampai Rp 9.000 per kilogram. Ini harus disyukuri karena ekonomi dunia masih dalam posisi belum baik. Nggak mungkin akan seperti ini terus. Kalau keadaan normal harga akan kembali baik dalam posisi belum normal," katanya.

Presiden juga mengatakan, pemerintah berupaya agar harga karet dari petani terdongkrak ke harga normal dengan menambah serapan ke pasar dalam negeri.

Baca juga: Saat Jokowi Diminta Kampanye Gunakan Bahasa Lampung...

"Kedua saya perintahkan Menteri PUPR Pak Basuki, sekarang ngaspal jalan jangan hanya pakai aspal, campur dengan karet," katanya.

Kepala Negara menyebut, langkah ini sudah dicoba di Sumsel, Riau, dan Jambi.

"Sudah dicoba dan hasilnya bagus. Saya perintahkan semua provinsi kalau aspal jalan pakai karet, sehingga kita tidak bergantung pada pasar luar negeri," katanya.

Langkah ketiga, kata Jokowi, adalah Indonesia harus punya pabrik sehingga tidak usah di jual ke luar.

"Karena pasar dunia sukanya mengatur. Kelihatan tak banyak. Tahan dulu, harga jatuh baru dibeli. Kita ingin industri yang berkaitan dengan bahan baku karet mentah seperti pabrik ban, sarung tangan dan lain-lain," jelasnya.

Presiden juga memperintahkan BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Persero untuk beli karet rakyat.

"Beli dengan harga yang baik. Simpan dulu nggak apa-apa. Suatu saat harga dunia karena barang nggak ada, baru dilepas," katanya.

Dengan langkah yang diambil pemerintah tersebut, harga karet kembali normal dan kesejahteraan petani bisa terwujud.

Dalam silaturahim ini Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi dan beberapa Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Seskab Pramono Anung dan Gubernur Sumsel Herman Deru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com