Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Foto Kapolri Akan Lawan Siapa Pun yang Ubah Indonesia Jadi Negara Islam

Kompas.com - 04/03/2019, 14:42 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Beredar sebuah foto Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di sejumlah media sosial pada Sabtu (2/3/2019).

Tulisan pada foto itu menyebutkan bahwa Kepolisian RI akan melawan mereka yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam.

Narasi yang Beredar

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, foto ini beredar melalui aplikasi pesan WhatsApp pada Jumat (1/3/2019).

Foto berlatar Kapolri itu diikuti tulisan sebagai berikut:

"AYO RAKYAT INDONESIA... SUARAKAN KEBULATAN TEKAD & AMBIL LANGKAHNYA. BERSATU MENDUKUNG POLRI MELAWAN SIAPAPUN YANG MAU JADIKAN INDONESIA NEGARA ISLAM. Indonesia negara Pancasila, Pancasila harga mati untuk kami. Yang kami minta bersuaralah satu dengan kami, jangan diam saja. Dukungan Anda dengan bersuara sudah cukup bagi kami Kepolisian tidak perlu militan sampai mati, karena itu bagian tugas kami. SIAPAPUN YANG MERUBAH INDONESIA JADI NEGARA ISLAM-KAMI LAWAN. Cukup Suara Anda-Kami Yang Bertindak Rakyat Pendukung Pancasila-Mana Suaramu..!!"

Penelusuran Kompas.com

Kepolisian RI, melalui akun Twitter Divisi Humas Polri, @DivHumas_Polri, mengunggah foto ini dan memberinya label hoaks.

Kompas.com juga mengonfirmasinya kepada Kepala Biro Pelayanan Masyarakat dan Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

Ia menyatakan bahwa foto tersebut adalah hoaks.

"Itu hoaks. Ditemukan oleh tim patroli cyber di WhatsApp pada 1 Maret," ujar Dedi saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/3/2019).

Dedi menegaskan, Kepolisian tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

"Tidak pernah mengeluarkan seperti itu. Arahan dari Kapolri terakhir saat rapim (rapat pimpinan) TNI Polri bulan Januari 2019 untuk jaga netralitas Polri dan TNI dalam kontestasi pemilu 2019," ujar Dedi.

Selain itu, Dedi juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak.

"Masyarakat untuk bijak dan cerdas dalam menggunakan medsos sebagai area publik, karena apa yang sudah diviralkan sebagai jejak digital yang sulit untuk dihapus," ujar Dedi.

Ia mengingatkan, perbuatan menyebarkan hoaks adalah pelanggaran hukum yang bisa dikenakan UU ITE dan UU Nomor 1 tahun 1946.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com