Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Anggap Kasus Ratna Sarumpaet Justru Akan Dipolitisasi jika Tak Terungkap

Kompas.com - 01/03/2019, 12:05 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengkritisi pernyataan terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet yang menyebut penangkapannya dipolitisasi.

Menurut Ace, kebohongan soal pemukulan Ratna justru akan dipolitisasi jika tidak diungkap oleh polisi.

"Justru, menurut saya, kalau kasus ini tidak terungkap oleh proses hukum, pasti akan terjadi politisasi terhadap kekerasan dan itu berbahaya sekali bagi demokrasi kita menjelang Pilpres," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Baca juga: Ratna Sarumpaet: Aku Merasa Semua Ini Politisasi, Penangkapan Saya Politisasi..

Jika kebohongan soal Ratna dipukuli tak terungkap, Ace yakin kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menyebut pemerintahan Jokowi sebagai rezim yang dzalim.

Dia yakin isu tersebut akan menjadikan Jokowi sebagai bulan-bulanan kubu Prabowo-Sandiaga.

"Politisasi kekerasan atas Ratna itu dilakukan dengan sangat jelas. Misalnya, konferensi pers bersama beberapa pendukung, Prabowo juga mengatakan bahwa ini kasus kekerasan yang dilakukan oleh negara. Jadi, menurut saya, yang melakukan politisasi adalah mereka," kata dia.

Dia berpendapat penangkapan Ratna merupakan proses hukum yang harus dijalani.

Baca juga: Hakim Sidang Ratna Sarumpaet: Pengadilan Tak Ikut-ikutan Masalah Politik

Menurut dia, itu bukan upaya politisasi pemerintah. Proses hukum ini diharapkan bisa membuat Ratna jera dan memberi pelajaran bagi masyarakat.

"Justru inilah saat yang paling tepat buat kita semua untuk menyelesaikan persoalan hoaks, persoalan ujaran kebencian, persoalan berita bohong. Itu diselesaikan oleh mekanisme hukum," ujar Ace.

Kemarin, Ratna baru saja menghadapi sidang perdananya. Setelah sidang, Ratna mengaku banyak berselisih dengan fakta-fakta yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca juga: Ratna Sarumpaet Kirim Pesan 5 Kali ke Rocky Gerung, Ini Isinya...

"Iya sudah (selesai persidangan), ya mengerti tapi banyak yang saya berselisih pendapat dengan faktanya (dari Jaksa Penuntut Umum) ya, tapi itu nanti akan dipersoalkan di persidangan," kata Ratna sebelum memasuki Rutan Polda Metro Jaya, Kamis siang.

Ratna mengatakan banyak politisasi dalam penanganan kasusnya saat ini. 

"Aku merasa ini semua politisasi, penangkapan saya politisasi," ujar Ratna. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com