Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Ingatkan Indonesia Jangan Seperti China dalam Kependudukan

Kompas.com - 25/02/2019, 19:12 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar Indonesia tidak seperti China dalam hal kependudukan.

Ia menilai, saat ini China mengalami masalah demografi lantaran jumlah penduduk usia tuanya lebih banyak daripada yang berusia produktif. Hal itu, kata Kalla, terjadi karena kebijakan kependudukan yang keliru.

"Jangan pula kita seperti Singapura, China, dan Jepang yang cukup satu (anak). Ternyata mereka menyesal untuk bikin teori itu," ujar Kalla dalam sambutannya di Simposium Nasional Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Wapres Kalla: KB Bukan Hanya soal Pembatasan Kelahiran, tetapi Juga Keluarga Sejahtera

"Menyesal artinya yang melahirkan sekarang dikasih spending. Dulu yang melahirkan yang didenda. Disinsentif. Sekarang dikasih insentif," tambahnya.

Kalla mengatakan, pembatasan jumlah penduduk yang ekstrem terjadi usai Perang Dunia II karena ada kekhawatiran jumlah bahan pangan tidak akan mencukupi kebutuhan penduduk dunia yang terus melonjak.

Namun, Kalla mengatakan, anggapan tersebut terbukti salah karena menafikan peran teknologi di sektor pangan yang mampu mengintensifikasikan hasil pertanian dalam suatu lahan.

Baca juga: Kepala BKKBN: Sudah Ada 400 Kampung Keluarga Berencana

Hal itu, kata Kalla, terbukti dengan meningkatnya jumlah panen padi dalam satu hektar lahan di Indonesia.

Di era Presiden Soeharto, beras yang dihasilkan Indonesia hanya 3 juta ton. Sementara itu, saat ini dengan semakin berkurangnya lahan, beras yang dihasilkan Indonesia mencapai 5,5 juta ton.

Karena itu Kalla mengingatkan dengan adanya kemajuan teknologi pangan, paradigma program Keluarga Berencana (KB) saat ini tak hanya membatasi kelahiran, tetapi juga menyiapkan kehidupan berkeluarga yang berkualitas.

"Maka timbul lah gerakan keluarga sejahtera daripada kita semua, bukan lagi hanya mengurangi tingkat kelahiran tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan," lanjut dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo, mengajak Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, blusukan di Desa Tangkil, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com