Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: KB Bukan Hanya soal Pembatasan Kelahiran, tetapi Juga Keluarga Sejahtera

Kompas.com - 25/02/2019, 16:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, saat ini pembahasan tentang Keluarga Berencana (KB) bukan hanya soal pembatasan kelahiran, tetapi juga kesejahteraan keluarga.

Dulunya, kata Kalla, program KB dijalankan untuk mengurangi kelahiran lantaran ada kekhawatiran ledakan penduduk yang tidak terkontrol. Namun, dewasa ini KB juga membahas bagaimana agar keluarga menjadi sejahtera.

"Karena masalahnya bukan hanya mengurangi kelahiran tapi bagaimana keluarga itu sejahtera," kata Kalla dalam sambutannya di Simposium Nasional Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Gubernur Sumut: Kalau Dulu KB Berjalan Baik, Kenapa Sekarang Tidak?

Hal itu antara lain, bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan dan mutu pengasuhan serta pendidikan anak.

Tren saat ini, kata Kalla, keluarga kelas menengah hanya memiliki dua anak. Sayang, orangtua jarang bertemu dengan anak-anaknya karena keduanya bekerja.

Menurut Kalla, hal ini menjadi masalah baru dalam pengasuhan anak. Anak lebih dekat dengan pengasuh daripada dengan orang tuanya sendiri.

Baca juga: Indonesia Kekurangan Kampung KB

Ia pun meminta program KB juga menyasar permasalahan tersebut yang banyak terjadi di kota-kota besar.

"Sehingga bagaimana mengasuh anak, lama-lama anaknya lebih kenal susternya daripada ibunya. Apalagi bapaknya. Cucu saya, kalau mau saya angkat (gendong), dia lari. Cari susternya, saya tersinggung juga," seloroh Kalla yang disambut tawa para peserta simposium.

Kompas TV Presiden Joko Widodo, mengajak Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, blusukan di Desa Tangkil, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com