Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Minta KPU Buat Aturan untuk Timses yang Protes Saat Debat Berlangsung

Kompas.com - 22/02/2019, 09:52 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Eriko Sotarduga menyarankan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan yang tegas terkait adanya protes dari tim sukses saat debat Pilpres 2019 berlangsung.

Bagi Eriko, kericuhan debat kedua pilpres pada Minggu (17/2/2019) bukan karena jumlah pendukungnya, melainkan tim sukses Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang memicu kegaduhan.

"Jumlah pendukung yang mau dikurangi atau ditambah, kita (TKN) enggak ada masalah. Sebenarnya, debat kedua itu bagus sekali, tetapi menjadi gaduh karena BPN yang memprotes saat debat, ini membuat persepsi yang kurang pas bagi masyarakat, KPU harus buat aturan tegas," ujar Eriko di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Penjelasan BPN Prabowo-Sandi soal Video Ricuh Saat Jeda Debat Kedua

Diakui Eriko, TKN menyayangkan adanya debat yang berkelanjutan seusai debat kedua selesai oleh BPN. Baginya, memprotes hasil yang ada bukanlah esensi dari sebuah debat.

"Ini kan bukan esensi sesungguhnya dari debat. Debat itu bagaimanapun harus mengalir, harus menarik, dan membuat pemilih yakin," ungkapnya kemudian.

Keributan yang terjadi antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat jeda debat capres pertama kali diketahui melalui video yang diunggah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief, di akun Twitternya.

Lewat akun Twitter @AndiArief__ ia menulis, "Partai Demokrat tadi malam protes keras KPU yang membiarkan terjadinya serangan yg melanggar aturan".

Baca juga: Viral Video Ricuh Saat Break Debat Kedua, Ini Penjelasan TKN

Dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat sejumlah anggota TKN dan BPN adu mulut.

Dari kubu Prabowo, nampak Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean, Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso, hingga Wakil Ketua BPN Jansen Sitindaon.

Sementara dari pihak Jokowi, terlihat Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Direktur TKN Aria Bima, dan Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni.

Atas keributan itu, pihak KPU dan Bawaslu turun tangan.

Tampak Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Abhan, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan yang lainnya berusaha melerai kedua pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com