Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampak Sosial dan Konflik Terkait Lingkungan Tak Jadi Sorotan Kedua Capres

Kompas.com - 18/02/2019, 14:02 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyayangkan isu energi, pangan, infrastruktur, dan sumber daya alam (SDA), dan lingkungan hidup dalam debat kedua Pilpres 2019 kemarin malam tidak membahas lebih rinci mengenai dampak sosial dan konflik agraria yang ada di masyarakat.

Koordinator desk politik Walhi, Khalisah Khalid, menuturkan, dampak lingkungan hidup dari berbagai pembangunan infrastruktur dan energi tidak banyak disentuh oleh kedua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Termasuk juga kedua capres tidak mengelaborasi lebih jauh dampak sosial dan konflik sebagai hal dari proyek infrastruktur," ujar Khalisah kepada Kompas.com, Senin (19/2/2019).

Baca juga: Prabowo Yakin Kelapa Sawit Bisa Dorong Swasembada Energi

Dia menjelaskan, kedua capres tidak memiliki komitmen yang kuat dalam membenahi tata kelola SDA. Ia mencontohkan, moratorium sawit sesungguhnya menjadi salah satu jalan untuk membenahi tata kelola SDA yang sengkarut.

"Sayangnya itu tidak tersentuh sama sekali. Dan sayangnya, terkait dengan isu energi, keduanya malah terus mengembangkan perkebunan monokultur seperti sawit yang justru menghancurkan hutan dan lingkungan hidup," ujarnya geram.

Baca juga: Ide Prabowo Pisahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tak Jamin Tuntaskan Masalah SDA

Di sisi lain, lanjut Khalisah, strategi untuk memastikan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan juga tidak diperjelas dengan komprehensif oleh Jokowi dan Prabowo.

Baginya, meskipun kedua capres menawarkan penegakkan hukum terhadap korporasi dalam segmen debat terkait SDA dan lingkungan hidup, tetapi keduanya tidak menyampaikan sistem yang mampu memberikan efek jera terhadap korporasi yang melakukan kejahatan.

"Sampai sekarang saja pemerintah tidak mengejar korporasi yang belum ganti rugi terhadap pembakaran hutan yang sudah dilakukan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com