Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Purnawirawan TNI-Polri Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Kompas.com - 10/02/2019, 20:14 WIB
Abba Gabrillin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Sebanyak 1.000 perwakilan purnawirawan TNI-Polri mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin.

Dukungan disampaikan langsung di hadapan Jokowi di Jakarta International Expo Kemayoran, Minggu (10/2/2019).

"Kami purnawirawan TNI-Polri menyatakan bahwa dalam semangat dan optimisme kerja nyata, kami dengan bulat mendukung Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden melanjutkan pembangunan sesuai nawacita kedua," ujar Laksamana TNI (Purn) Arief Koeshariadi saat membacakan deklarasi.

Baca juga: Jokowi Hadiri Deklarasi Dukungan Alumni SMA di Jakarta

Menurut Arief, Indonesia sebagai negara maritim memerlukan sosok pemimpin yang bisa jadi teladan, bersih, jujur, merakyat, kerja nyata, dan memiliki komitmen kuat membangun kesehahteraan rakyat.

Arief mengatakan, sosok pemimpin tersebut tercermin dalam sosok Jokowi. Pengalaman Jokowi selama 4 tahun memimpin dinilai cukup meyakinkan sejumlah purnawirawan TNI-Polri.

Deklarasi tersebut diwakili sejumlah mantan pimpinan tinggi TNI dan Polri. Beberapa di antaranya yakni, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Jenderal (TNI) Subagyo HS dan Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh.

Baca juga: Peserta Silaturahim Purnawirawan TNI-Polri Kompak Berseragam Jokowi-Maruf

Selain itu, hadir juga Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi dan Marsekal (TNI) Agus Supriyatna.

Sementara, dari Polri diwakili oleh tiga mantan Kepala Polri. Masing-masing yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar dan Jenderal Pol (Purn) Bimantoro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com