Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kearifan Lokal Dapat Tangkal Radikalisme

Kompas.com - 08/02/2019, 16:36 WIB
Sabrina Asril

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat di setiap desa dapat menjadi penangkal radikalisme.

"Oleh sebab itu membangun ketahanan dari desa sangat diperlukan, apalagi saat ini kemajuan teknologi yang begitu pesat membuat beragam informasi dari yang baik hingga yang buruk sangat mudah untuk diakses," kata saat ditemui di Jakarta, Jumat (8/2/2019) seperti dikutip dari Antara.

Hal itu juga membuat interaksi sesama warga di desa melemah sehingga perpecahan di desa gampang terjadi, apalagi ditambah dengan rendahnya kepedulian terhadap sesamanya.

"Saat ini yang kita butuhkan adalah menghidupkan kembali ruang-ruang untuk berkumpul tersebut, agar mereka saling mengenal dan tidak ada kecurigaan satu sama lain," ujar Yenny.

Baca juga: Desa-desa Damai yang Merawat Toleransi Indonesia...

Pembangunan kohesi sosial dan penanaman toleransi secara perdamaian kini mulai dirintis secara sistematis lewat pembentukan desa/kelurahan damai.

Wahid Foundation bekerja sama dengan UN Women pun membuat program "Desa Damai" yang sedang diterapkan di sembilan desa di Indonesia.

Melalui desa/kelurahan damai, anggota masyarakat berkomitmen untuk melindungi dan menumbuhkan toleransi dan perdamaian di dalam komunitas mereka.

Untuk itu, disusun pula sembilan indikator yang menunjukkan ciri desa/kelurahan damai yang telah ditetapkan melalui proses dialog dan konsultasi bersama elemen, perempuan, masyarakat, dan perangkat desa.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Kemenristek Rilis Peraturan Menteri Ini

Sembilan indikator ini meliputi adanya komitmen untuk mewujudkan perdamaian, adanya pendidikan dan penguatan nilai perdamaian dan kesetaraan gender, serta adanya praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan warga.

Selain itu, ada penguatan nilai dan norma kearifan lokal, adanya sistem deteksi dini pencegahan intoleransi, dan adanya sistem penanganan cepat, penanggulangan pemulihan kekerasan.

Indikator lainnya adalah adanya peran aktif perempuan di semua sektor masyarakat, adanya pranata bersama yang mendapat mandat untuk memantau pelaksanaan desa kelurahan damai dan adanya ruang sosial bersama antar warga masyarakat.

"Kesembilan indikator tersebut saling berkaitan dan tentu pelaksanaannya membutuhkan waktu, proses, dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat," tandas Yenny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com