Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Semua Agama Melarang Umatnya Korupsi

Kompas.com - 07/02/2019, 17:44 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, semua agama yang ada di Indonesia memiliki pemahaman yang sama mengenai anti korupsi.

Menurutnya, tidak ada agama yang memperbolehkan seorang individu melakukan korupsi.

"Ajaran agama apapun tegas menyatakan bahwa perbuatan korupsi itu tidak boleh. Semua agama menyatakan hal yang sama," ujar Lukman di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Baca juga: Menag Sebut Peran Perempuan di Keluarga dan Pendidikan Bisa Cegah Perilaku Koruptif

Baginya, semua agama mendidik umatnya untuk tidak melalukan korupsi. Korupsi dinilai musuh karena merupakan bentuk keserakahan.

Korupsi, lanjut Lukman, merupakan keinginan yang bertentangan dengan norma dan ajaran agama.

"Itu musuh besar kita. Bahwa orang melakukan korupsi karena kurang mengendalikan hawa nafsunya dan ada rasa selalu kurang," ucapnya kemudian.

Baca juga: Menag Imbau Generasi Milenial Pahami Moderasi Agama

Untuk itulah, Lukman kembali meluncurkan program Kemenag, yaitu program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang diyakini mampu mencegah perilaku koruptif.

SPAK tersebut terdiri dari 140 peserta perempuan asal 72 perguruan tinggi keagamaan di seluruh Indonesia. Peran perempuan dalam keluarga dan pendidikan dinilai sangat penting dalam pencegahan korupsi.

"Kita dituntut untuk mencegah dan basisnya adalah keluarga. Kita juga kembangkan di perguruan tinggi keagamaan negeri di seluruh Indonesia karena perempuan berperan penting mengedukasi pencegahan korupsi di institusi pendidikan," kata Lukman.

Kompas TV Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama RI, telah menentukan besaran biaya haji yang harus dikeluarkan oleh calon jamaah haji tahun 2019. Pemerintah sepakat untuk tidak mengubah biaya haji.<br /> Menteri Agama menjelaskan bahwa panja berhasil melakukan optimalisasi dana, serta efisiensi dari beberapa faktor sehingga mencegah terjadinya kenaikan biaya haji dibanding tahun lalu. Dengan biaya yang sama seperti tahun lalu, komisi VIII memastikan, layanan haji akan semakin meningkat dan berkualitas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com