Demokrat Sebut Dukungan Ketua DPD Maluku Utara Hanya Gerbong Kosong

Kompas.com - 04/02/2019, 06:35 WIB
Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai dukungan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Maluku Utara Hendrata Theis kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak berpengaruh besar.

Ia meyakini dukungan tersebut tidak mengurangi suara Demokrat yang telah diputuskan untuk mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Langkah itu, kata Ferdinand, juga tak akan mengurangi suara Demokrat untuk Prabowo-Sandiaga. 

"Biarin saja, enggak apa-apa. Toh tidak mengurangi suara ke Prabowo maupun ke Demokrat. Kami anggap biasa saja dan itu cuma dukungan kosong ke Jokowi karena mereka tidak membawa apa-apa. Cuma gerbong kosong," kata Ferdinand melalui pesan singkat, Minggu (3/2/2019).

Baca juga: Ketua DPD Demokrat Maluku Utara Dukung Jokowi-Maruf Amin

Ia pun mengatakan, Hendrata memiliki hak politik sebagai seorang warga negara.

"Dia punya hak politik yang tidak bisa dilarang dan dihalangi," lanjut dia.

Sebelumnya, Hendrata menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dukungan tersebut ia sampaikan melalui deklarasi bersama sembilan kepala daerah di Maluku Utara yang menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta, Minggu (3/2/2019).

Sebagai Ketua Partai Demokrat Maluku Utara, Hendrata menilai Jokowi harus memimpin satu periode lagi sebab menurut dia membangun Indonesia tak cukup hanya lima tahun.

"Tujuan kita mencari pemimpin yang terbaik, bukan sekadar yang baik, tapi yang terbaik. Banyak pekerjaan beliau (Jokowi) yang harus diteruskan. Karena itu, kami nyatakan sikap mendukung sepenuhnya agar beliau memimpin untuk lima tahun lagi," kata Hendrata melalui keterangan tertulis, Minggu (3/2/2019).

Baca juga: Survei Indikator: Basis Massa Partai Berkarya dan Demokrat Tak Solid Pilih Prabowo-Sandi

Ia menyatakan tak khawatir sikap politiknya berbeda dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang telah memberikan dukungan resmi kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia pun mengatakan, dirinya tak perlu meminta izin kepada Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Ia meyakini SBY akan menghormati pilihan politiknya yang berbeda dengan sikap partai.

"Saya memiliki Ketum, senior kami Pak SBY. Sikap politik saya ini demi Indonesia. Berbeda sikap politik, tapi kami punya hak menyampaikan sikap politik. Sikap berbeda tapi punya tujuan untuk Indonesia lebih baik," lanjut Hendrata.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: 69,6 Responden Nilai Perombakan Kabinet Jokowi Mendesak Dilakukan

Survei Litbang Kompas: 69,6 Responden Nilai Perombakan Kabinet Jokowi Mendesak Dilakukan

Nasional
Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Pimpinan DPRD Jambi

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Pimpinan DPRD Jambi

Nasional
Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Nasional
Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa 'New Normal' Kini Direvisi Pemerintah...

Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa "New Normal" Kini Direvisi Pemerintah...

Nasional
Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Nasional
Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Nasional
Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Nasional
Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Nasional
75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X