Demokrat Sebut Dukungan Ketua DPD Maluku Utara Hanya Gerbong Kosong

Kompas.com - 04/02/2019, 06:35 WIB
Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai dukungan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Maluku Utara Hendrata Theis kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak berpengaruh besar.

Ia meyakini dukungan tersebut tidak mengurangi suara Demokrat yang telah diputuskan untuk mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Langkah itu, kata Ferdinand, juga tak akan mengurangi suara Demokrat untuk Prabowo-Sandiaga. 

"Biarin saja, enggak apa-apa. Toh tidak mengurangi suara ke Prabowo maupun ke Demokrat. Kami anggap biasa saja dan itu cuma dukungan kosong ke Jokowi karena mereka tidak membawa apa-apa. Cuma gerbong kosong," kata Ferdinand melalui pesan singkat, Minggu (3/2/2019).

Baca juga: Ketua DPD Demokrat Maluku Utara Dukung Jokowi-Maruf Amin

Ia pun mengatakan, Hendrata memiliki hak politik sebagai seorang warga negara.

"Dia punya hak politik yang tidak bisa dilarang dan dihalangi," lanjut dia.

Sebelumnya, Hendrata menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dukungan tersebut ia sampaikan melalui deklarasi bersama sembilan kepala daerah di Maluku Utara yang menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta, Minggu (3/2/2019).

Sebagai Ketua Partai Demokrat Maluku Utara, Hendrata menilai Jokowi harus memimpin satu periode lagi sebab menurut dia membangun Indonesia tak cukup hanya lima tahun.

"Tujuan kita mencari pemimpin yang terbaik, bukan sekadar yang baik, tapi yang terbaik. Banyak pekerjaan beliau (Jokowi) yang harus diteruskan. Karena itu, kami nyatakan sikap mendukung sepenuhnya agar beliau memimpin untuk lima tahun lagi," kata Hendrata melalui keterangan tertulis, Minggu (3/2/2019).

Baca juga: Survei Indikator: Basis Massa Partai Berkarya dan Demokrat Tak Solid Pilih Prabowo-Sandi

Ia menyatakan tak khawatir sikap politiknya berbeda dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang telah memberikan dukungan resmi kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia pun mengatakan, dirinya tak perlu meminta izin kepada Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Ia meyakini SBY akan menghormati pilihan politiknya yang berbeda dengan sikap partai.

"Saya memiliki Ketum, senior kami Pak SBY. Sikap politik saya ini demi Indonesia. Berbeda sikap politik, tapi kami punya hak menyampaikan sikap politik. Sikap berbeda tapi punya tujuan untuk Indonesia lebih baik," lanjut Hendrata.



Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X