Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Per Januari, Sumbangan Dana Kampanye Prabowo-Sandiaga dari Publik Capai Rp 246 Juta

Kompas.com - 01/02/2019, 23:04 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Bendahara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Satrio Dimas mengungkapkan bahwa total sumbangan dana kampanye dari masyarakat per Januari 2019 mencapai Rp 246 juta.

Jumlah ini meningkat bila dibandingkan penerimaan bulan Desember tahun lalu yang sebesar Rp 144 juta.

Menurut Dimas, besarnya sumbangan dana kampanye menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pascadebat pertama pilpres.

"Alhamdulillah partisipasi masyarakat semakin tinggi. Kami berkomitmen laporkan pertanggungjawaban dana kampanye ini secara berkala," ujar Satrio melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: BPN Sebut Sumbangan Kampanye Prabowo-Sandiaga Meningkat Berkat Debat Pertama

Satrio menjelaskan, sumbangan masyarakat yang masuk ke BPN terdiri dari sumbangan kelompok dan perorangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, BPN mengumumkan sepuluh besar nama para donatur tersebut.

Berikut nama-nama kelompok dan perorangan yang menyumbang ke BPN Prabowo-Sandi per Januari 2019:

Kategori kelompok:

1. Relawan Dokter Pendukung Makasar Rp 50.000.000

2. Mekar Saluyu Putra ( MSP), Cileunyi, Kab. Bandung Rp 30.000.000

3. KOMAS (Komunitas Masyarakat Santri), Rp 10.100.000

4. Sahabat 02 Qatar Rp 10.000.000

5. Aliansi Mahasiswa Semarang Rp 9.955.000

6. Qiblat Bandung Rp 9.700.000

7. Claro (Kotak Putih) Makasar Rp 8.430.000

8. Ponpes Dharul Amin Madura Rp 6.771.000

9. Dana Perjuangan di Darmokali IGI, Surabaya Rp 6.059.000

10. Relawan Surabaya Rp 2.744.000

Kategori perorangan

1. Dedeh Kurniasih, Serang, Banten Rp 50.000.000

2. H. Suparman, Sukabumi Rp 10.000.000

3. H. Ayi Sulaeman, Bandung Rp 10.000.000

4. Muhtar Bejo Rp 8.000.000

5. Dr. Rofit, Solo Rp 8.000.000

6. Michael/Pengrajin (UMKM) dari Yogya Rp 8.000.000

7. Ibu Tursiyem, Kebumen Rp 5.000.000

8. Candy Fiequria, Surabaya Rp 5.000.000

9. dr. Ari Anshori, Sukoharjo Rp 5.000.000

10. Ibu Nursrinal Syahridin, Bekasi Rp 5.000.000

Kompas TV Kebijakan impor pangan, salah satunya beras, yang dilakukan pemerintah kembali dikritik oleh kubu Prabowo-Sandi yang menyebut Jokowi sebagai raja impor. Namun Perum Bulog memastikan hingga pertengahan 2019, tidak ada impor beras, bahkan ada kemungkinan Indonesia akan mengekspor beras. Apakah kebijakan impor pangan di pemerintahan Jokowi-JK sudah sangat tinggi sehingga bisa berdampak pada petani lokal?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com