Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petisi Referendum Kemerdekaan Papua Barat Diserahkan ke PBB, Ini Respons Menlu Retno

Kompas.com - 31/01/2019, 21:39 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi enggan berkomentar terkait kabar tokoh pembebasan Papua Barat Benny Wenda yang menyerahkan petisi kepada Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet.

Seperti dikutip www.dw.com, petisi tersebut berisikan 1,8 juta tandatangan terkait referendum kemerdekaan Papua Barat.

"Saya tidak bisa bicara klaim dia, karena sekali lagi, pattern-nya Benny Wenda itu biasanya manipulatif, fake-news, sehingga kita belum bisa mengatakan apapun tentang 1,8 (tandatangan)," ujar Retno saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Retno mengaku tidak kaget dengan upaya Benny Wenda melalui penyerahan petisi tersebut.

Baca juga: Anggota Komisi I Yakin PBB Tak Tindak Lanjuti Petisi Referendum Benny Wenda

Menurut dia, Benny kerap melakukan upaya yang manipulatif dan menggunakan berita bohong.

"Kami sendiri tidak kaget dengan apa yang dilakukan Benny Wenda. Jadi pattern yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu, satu, manipulatif, dan yang kedua adalah fake news," kata Retno.

Penyerahan petisi dilakukan oleh Benny Wenda di sela-sela kunjungan kehormatan delegasi negara Vanuatu ke kantor KTHAM PBB pada Jumat 25 Januari 2019 lalu.

Sementara, dari pertemuan dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Rabu (30/1/2019), diketahui pihak KTHAM terkejut dengan kehadiran Benny yang tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Di sisi lain, kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM bertujuan untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut, mengingat pertemuan itu bertujuan untuk membahas UPR Vanuatu.

"Nah oleh karena itu, sudah jelas dari penjelasan KTHAM sudah sangat jelas visinya bahwa terjadi not good intention, kemudian pertemuan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan yang disampaikan," ucap Retno.

Baca juga: Pemerintah Protes Keras ke Vanuatu Terkait Pertemuan Benny Wenda dan KTHAM PBB

Retno meyakini PBB tidak akan memberikan respons apapun terkait petisi referendum kemerdekaan Papua Barat.

Sebab, kata Retno, upaya penyerahan petisi tidak dilandasi dengan itikad baik dan sikap saling menghormati kedaulatan wilayah suatu negara.

"Saya kira dia (PBB) tidak akan memberikan rekomendasi, karena intensi awalnya sudah not good intention. Karena sudah memiliki bad intention, pasti dia tidak akan mau," tutur dia.

Kompas TV Indonesia siap membuka kerja sama soal pemberdayaan perempuan dengan negara konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyampaikan keinginannya agar seluruh perempuan di dunia bisa menjadi agen perdamaian. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi saat menjadi <em>keynote speaker</em> atau pembicara kunci di salah satu agenda Sidang Umum PBB membahas perempuan, konflik dan keamanan. Dalam pidatonya Retno menyampaikan soal pentingnya pemberdayaan perempuan di dunia. Terutama di daerah konflik agar perempuan tak lagi jadi korban. Tahun ini rencananya Indonesia akan jadi tuan rumah untuk pelatihan seluruh diplomat perempuan di Asia Tenggara soal pemberdayaan perempuan di area konflik. Harapannya agar peran perempuan di negosiasi konflik yang selama ini tak pernah dilibatkan bisa meningkat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com