Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Puas Petambak Udang Muara Gembong Untung Besar Setelah Gagal

Kompas.com - 30/01/2019, 16:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo cukup puas dengan program perhutanan sosial berbentuk revitalisasi tambak udang dan bandeng warga di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Sebab, sejak program itu pertama kali diselenggarakan, para petambak udang sudah mengalami kegagalan panen hingga saat ini meraih hasil optimal.

"Dulu kita tebar benih, memperbaiki lingkungan di sini, itu November 2017. Waktu itu, perkiraan kita Februari sudah bisa panen, ternyata gagal. Diulang kedua kali, berhasilnya hanya 50 persen, dapat 2 ton. Sekarang ini, kira-kira 5 ton," ujar Jokowi saat hadir dalam panen raya udang di tambak itu, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Panen Raya Udang di Muara Gembong, Jokowi Datang dengan Berjalan Kaki

Informasi yang disampaikan petambak kepada Jokowi, untuk satu hektare tambak, butuh biaya mencapai Rp 180 juta.

Apabila panen sukses, satu tambak bisa memberikan keuntungan bersih hingga Rp 120 juta.

Menurut Jokowi, memelihara udang jenis vaname memang tidak mudah. Membutuhkan kondisi lingkungan, suhu dan kadar oksigen tertentu agar udang dapat bertahan lama hingga panen tiba. Membutuhkan ketelatenan dalam pengelolaannya.

"Mereka ini sampai nungguin 24 jam di sini," kata Jokowi.

Baca juga: Warga kepada Jokowi: Terima Kasih Jembatannya, Pak...

Dengan pengalaman kegagalan itu, petambak diharapkan semakin matang di dalam mengelola tambak udang ke depannya.

"Semuanya memang butuh proses. Perlu kerja keras. Pertama gagal total, kedua berhasilnya 50 persen dan sekarang ini hasilnya sangat bagus. Proses seperti inilah yang saya senang. Jadi enggak langsung berhasil. Ada keuntungan besar, pasti ada risiko," ujar Jokowi.

Ia juga sempat berkelakar, apabila program itu langsung berhasil dan memberikan keuntungan besar, bisa-bisa semua orang bisa beralih menjadi petambak udang.

Baca juga: Jokowi: Jan Ethes Cucu Saya, Masak Dibilang Kampanye?

Revitalisasi tambak udang ini merupakan program perhutanan sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Di lahan milik Perhutani, masyarakat setempat diberikan hak pakai untuk mengelola tambak dalam jangka waktu lama.

Di Muara Gembong, terdapat 80 hektare lahan tambak yang rencananya akan dijadikan tambak udang vaname dan bandeng dengan fasilitas modern bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun, tambak yang sudah direvitalisasi baru 10 hektare dari yang seharusnya 17 hektare lahan tambak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com