Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perbedaan Pendapat Jokowi dan Prabowo soal Gaji ASN...

Kompas.com - 17/01/2019, 22:42 WIB
Retia Kartika Dewi,
Akbar Bhayu Tamtomo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Calon presiden Prabowo Subianto menilai bahwa pembenahan birokrasi untuk memberantas korupsi yang perlu dilakukan salah satunya adalah menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN).

"Akar masalahnya adalah penghasilan aparatur pegawai negeri sipil dan birokrat itu kurang. Saya akan perbaiki kualitas hidup birokrat," ujar Prabowo dalam debat pada Kamis (17/1/2019).

Menurut Prabowo, gaji birokrat tidak realistis. Ia memberi contoh gaji pejabat yang kecil.

Meski begitu, Prabowo menegaskan bahwa dia akan memberi sanksi tegas kepada para pegawai negeri yang masih melakukan korupsi.

"Tingkatkan gaji, perbaiki kualitas hidup, kalau dia masih korupsi, saya akan tindak tegas. Kita contoh negara-negara lain, misalnya kita taruh di pulau terkecil, suruh tambang pasir terus-menerus," ujar Prabowo.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Quote Janji prabowo soal ASN

Sementara, Jokowi membantah pernyataan Prabowo dalam debat pertama Pilpres 2019 ini. Menurut Jokowi, gaji ASN saat ini sudah lebih dari cukup.

"Saya tidak setuju. Kita tahu gaji ASN kita sekarang sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar," ujar Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, untuk membenahi birokrasi, yang terpenting adalah perampingan, dan perbaikan rekrutmen ASN, yakni hanya menerima calon terbaik.

Selain itu, untuk tindakan mutasi dan promosi jabatan sesuai kompetensi dan prestasi pegawai.

"Pengawasan internal yang kuat dengan didukung pengawasan eksternal oleh masyarakat, media, hingga komisi ASN," ujar Jokowi.

"Sekarang sudah kita lakukan (rekrutmen pejabat yang bersih). Contoh rekrutmen ASN dilakukan sevara terbuka. Semua bisa cek hasilnya," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com