Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Djoko Santoso soal Pengunduran Diri Prabowo Disebut Bukan Keputusan Resmi

Kompas.com - 14/01/2019, 11:39 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid, tidak setuju dengan pernyataan bahwa Prabowo akan mundur jika terjadi kecurangan dalam pemilu.

Menurut dia, itu hanya pendapat pribadi Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso.

"Saya berharap itu bukan keputusan resmi ya, masih pendapat pribadi, karena itu tidak pernah kita rapatkan," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Djoko Santoso: Prabowo akan Mundur jika Terjadi Kecurangan Pemilu

"Dan kalau menurut saya enggak, menurut saya kita sebagai ksatria menang atau kalah adalah soal biasa," tambah dia.

Jika memang ada kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu, kata Hidayat, pihaknya akan mengoreksi terus.

Dengan demikian, masyarakat juga bisa mengetahui masalah apa yang terjadi terkait Pemilihan Presiden 2019.

"Kita koreksi terus-menerus dan pihak penyelenggara pemilu pun harus membuka diri," kata dia.

Baca juga: Baliho Gatot Nurmantyo di Posko BPN Prabowo-Sandiaga di Solo Dilepas

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Jumat (16/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Jumat (16/11/2018).

Hidayat mengatakan, KPU sudah menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dari publik. Misalnya, KPU bersedia mengubah jadwal debat terbuka yang semula pukul 18.00 WIB menjadi pukul 19.00 WIB.

Dia yakin KPU bersedia mendengar kritikan apa pun jika ditemukan kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu nantinya.

Hidayat juga berharap BPN Prabowo-Sandiaga tidak berhenti melakukan tindakan koreksi semacam itu.

"Jika ada masalah saya berharap timnya Prabowo-Sandi kritik saja terus-menerus, koreksi yang tidak benar itu," ujar Hidayat.

Baca juga: Instruksi Prabowo untuk Relawan pada 17 April 2019

"Dan kemudian kita sudah mendaftarkan diri, ya sudah masuk. Sekali lagi itu adalah pendapat pribadi, bukan mencerminkan pendapat resmi dari Prabowo-Sandi," tambah dia.

Pernyataan Djoko Santoso

Djoko Santoso menyampaikan, Prabowo akan mengundurkan diri jika terdapat potensi kecurangan dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Djoko Santoso dalam pidatonya saat menghadiri acara #Bising (Bincang Asik dan Penting) oleh Gerakan Milenial Indonesia (GMI) di Kota Malang, Minggu (13/1/2019).

Baca juga: Prabowo: Gue Elite yang Sadar...

Awalnya, Djoko Santoso menceritakan perjalanannya dari Jawa Barat hingga ke Jawa Timur.

Kemudian, dia menyampaikan bahwa dia harus segera balik ke Jakarta karena Prabowo Subianto, calon presiden yang didukungnya akan menyampaikan pidato kebangsaan pada Senin (14/1/2019).

Dikatakan Djoko, dalam pidatonya nanti Prabowo akan menyampaikan akan mundur dari kontestasi pilpres jika potensi kecurangan terus terjadi.

Baca juga: Jelang Debat Perdana, SBY Bagi Pengalaman ke Prabowo

"Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kebangsaan. Memang supaya tidak terkejut barangkali, kalau tetap nanti disampaikan Prabowo Subianto, pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau memang potensi kecurangan itu tidak bisa dihindarkan, maka Prabowo Subianto akan mengundurkan diri," katanya.

Purnawirawan TNI itu menyampaikan, salah satu potensi kecurangan dalam Pemilu 2019 adalah diperbolehkannya penyandang disabilitas mental atau tunagrahita untuk menggunakan hak pilihnya.

Kompas TV Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, menyatakan Prabowo akanmundur jika terjadi potensi kecurangan dalam pemilihan presiden. Penyataan Prabowo akan mundur disampaikanDjoko Santoso saatmenghadiri acaragerakan milenial di Malang,Jawa Timur,Minggu (13/1) sore.<br /> <br /> Menurut Djoko, potensikecurangandalam pilpres terindikasi dariadanya peraturan tentang orang gila yang diperbolehkan mencoblos dalam pemilu.<br /> <br /> Terkait wacana mundur dari pencapresan jika ada kecurangan,Djoko akan mendukunglangkahPrabowo sepenuhnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com