Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Disebut Tak Aman, PKS Yakin Tembus Ambang Batas Parlemen dalam 3 Bulan

Kompas.com - 09/01/2019, 13:14 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan, hasil survei elektabilitas yang menyebut PKS belum sepenuhnya aman lolos ke DPR menjadi cermin dan cambuk.

"Survei buat PKS berfungsi sebagai cermin dan cambuk. Cermin melihat adakah kerja kita yang dirasakan publik, sedangkan cambuknya mengingatkan kita untuk bekerja lebih efisien," kata Mardani ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2019).

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA per Desember 2018 menunjukkan ada lima partai yang masih belum aman lolos ke DPR periode 2019-2024, yakni:

1. PKS: 3,3 persen

2. PPP: 3 persen

3. Nasdem: 2,8 persen

4. PAN: 1,8 persen

5. Perindo: 1,9 persen

Merujuk hasil survei tersebut, kata Mardani, angka 3,3 persen tidak buruk bagi PKS. Dia pun yakin elektabilitas PKS akan naik sebelum Pileg 2019.

"Ini bukan angka yang buruk dan PKS siap naikkan elektabilitas untuk 100 hari ke depan," tuturnya.

Baca juga: Survei LSI: 6 Partai Tak Lolos ke DPR, 5 Partai Belum Aman

Dirinya yakin elektabilitas PKS akan melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen di Pemilu 2019. Sebab, di Pemilu 2009 dan 2014, PKS selalu di atas ambang batas parlemen di hasil akhir penghitungan suara.

Di Pemilu 2009, PKS memperoleh suara 7,88 persen (ambang batas 2,5 persen) dan di Pemilu 2014 mendapatkan 6,79 persen (ambang batas 3,5 persen).

"Dua hasil Pileg sebelumnya jelas bahwa PKS di atas survei. Tapi hasil survei untuk Pileg 2019 juga menjadi masukan buat kami agar bekerja lebih terarah lagi," ungkapya kemudian.

Kompas TV Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta meminta Fraksi Gerindra tak mengulur waktu proses pergantian Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menyatakan proses pergantian Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa dilakukan dengan sederhana jika ada keinginan dari Fraksi Gerindra. Fraksi PKS meminta Gerindra memberi batasan waktu yang jelas soal proses pergantian Wakil Gubernur DKI Jakarta. Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Sandiaga Uno mengajukan pengunduran diri untuk maju sebagai Cawapres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com