Jokowi Kritik Tiga Pemda soal Sistem Transportasi Jabodetabek, Ini yang Akan Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak akan membuat badan baru untuk mengelola sistem transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo bahwa sistem transportasi Jabodetabek harus dikelola secara sederhana, efektif dan efisien, pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya akan memperkuat sinergi satu sama lain untuk meminimalisir hambatan pembangunan.

"Justru karena banyak instansi, banyak badan, sehingga manajemennya enggak bagus. Ini cuma soal mempersingkat manajemen dan organisasinya. Pada prinsipnya, faktor koordinasi harus menjadi kata kunci," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

"Saya sebagai Mendagri akan terus memonitor agar DKI, Jawa Barat dan Tangerang serta pusat ada sebuah koordinasi. Jangan sampai nantinya menentukan dua stasiun transit saja antara DKI, BUMN dan kementerian itu tumpang tindih lagi," lanjut Tjahjo.

Baca juga: Rapat Bahas Transportasi Jabodetabek, Jokowi Singgung Tumpang Tindih Pengelolaan

Presiden Jokowi, lanjut Tjahjo, juga telah meminta Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten untuk melaksanakan rapat koordinasi. Mereka diminta membicarakan hambatan pembangunan sistem transportasi yang selama ini terjadi.

"Karena peraturan presidennya sudah ada, aturannya sudah siap, tapi enggak pernah jalan. Tadi diputuskan untuk secepatnya dikoordinasikan. Karena kerugian akibat kemacetan itu Rp 100 triliun. Jadi butuh moda transportasi sebagai alternatif," ujar Tjahjo.

"Jadi ke depan satu manajemen, satu pengorganisasian. Jangan ada lagi ada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pemprov DKI. Kemudian begitu masuk ke Jabar sudah wewenang Pemprov Jabar. Ini harus kompak," lanjut dia.

Baca juga: Kaleidoskop 2018: Perkembangan Moda Transportasi di Jabodetabek

Mengenai seperti apa pola sinergi manajemen sistem transportasi Jabodetabek nantinya, lanjut Tjahjo, akan dibahas lagi pada rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan, proses sinergi manajemen ini tidak akan menghambat pembangunan sejumlah moda transportasi yang sedang dibangun saat ini.

"Kami akan menyelesaikan MRT (Mass Rapid Transit) pada Februari. LRT pada Desember dan di saat sama kami akan membangun MRT tahap kedua. Kereta api Jakarta-Surabaya juga akan kami finalisasi studinya agar bisa segera dilaksanakan," ujar dia.

Kritik Jokowi

Diberitakan, Presiden Joko Widodo, menegaskan bahwa pengelolaan sistem transportasi di Jabodetabek mesti sederhana dan terpadu, bukan seperti sekarang yang masih tumpang tindih antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

Ia mencontohkan urusan jalan. Ada jalan yang merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

"Semuanya kadang- kadang pengelolaannya tidak terpadu dan terintegrasi. Yang sering terjadi misalnya yang berkaitan dengan pemeliharaan, sering banyak yang saling menunggu," ujar Presiden.

Contoh lainnya, yakni mengenai intra maupun antarmoda transportasi yang semestinya terintegerasi dan dikelola oleh struktur yang sederhana. Apabila dikelola secara sederhana dan efektif, Presiden yakin akan mendorong masyarakat beralih dari moda transportasi pribadi ke transportasi masal.