Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Heran Jokowi Masih Dicela setelah Rebut Saham Mayoritas Freeport

Kompas.com - 22/12/2018, 21:14 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P sekaligus Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, heran terhadap pihak-pihak yang masih mengkritik dan mencela keberhasilan pemerintah dalam menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

Menurut dia, pihak-pihak tersebut masih belum siap melihat keberhasilan Joko Widodo.

"Ketika itu justru dikritik menunjukan bahwa mereka belum siap dengan narasi terhadap hal-hal yang positif yang menjadi keberhasilan Pak Jokowi sehingga mereka hanya mencela, mencela dan mencela," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

Baca juga: Gerindra: Freeport Dibayar Inalum Pakai Global Bond, Artinya Utang dari Asing...

Hasto mengatakan, langkah pemerintah dalam hal ini adalah upaya yang positif. Pemerintah ingin menunjukkan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Jika seluruh pihak dapat berpikir positif, maka mereka akan memberikan apresiasi ketimbang melontarkan kritik.

Ia juga mengatakan, langkah Jokowi mengambil saham mayoritas Freeport semata-mata bertujuan untuk menjaga kedaulatan ekonomi.

Baca juga: Pembayar Pajak Terbesar, Freeport Sumbang Penerimaan Negara 17,2 Miliar Dollar AS

"Apakah ada kepentingan politik, ada apa kepentingan politik dengan mengambil (saham mayoritas) Freeport adalah menjaga kedaulatan ekonomi kita, menjaga keadilan di bidang ekonomi sehingga memberikan ruang porsi bagi pemerintah Papua untuk berpartisipasi di situ," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah telah berhasil mengambil alih 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia melalui PT Inalum.

Kabar tersebut ia sampaikan Jumat (21/12/2018) siang.

Jokowi mengatakan, beralihnya saham mayoritas Freeport adalah momen bersejarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com