“Jangan Sedikit-sedikit Kriminalisasi Ulama, Padahal Ulamanya Sendiri Ternyata Melakukan Kriminal..."

Kompas.com - 20/12/2018, 17:14 WIB
Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi usai mengikuti diskusi bertemakan Pencemaran Nama Baik vs Melawan Lupa di Universitas Kristem Indonesia (UKI), Jakarta Timur, Jumat (14/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKetua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi usai mengikuti diskusi bertemakan Pencemaran Nama Baik vs Melawan Lupa di Universitas Kristem Indonesia (UKI), Jakarta Timur, Jumat (14/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Setara Institute Hendardi sepakat dengan Presiden Joko Widodo bahwa kriminalisasi ulama hanyalah isu politik semata.

"Ada mesin politik yang bekerja memang. Ini kan dalam konteks politik, tahun politik. Jadi memang ada kepentingan politik dan kemudian memainkan di arena demi kepentingan mereka," ujar Hendardi saat dijumpai di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2018).

Hendardi sepakat bahwa apabila siapa pun terjerat persoalan hukum, maka yang bersangkutan, apa pun statusnya, memang tetap harus diproses secara hukum, bahkan termasuk seorang ulama.

"Jangan sedikit-sedikit orang bilang kriminalisasi ulama, kriminalisasi ulama. Sementara si ulama sendiri ternyata memang melakukan tindak kriminal. Apalagi, ada buktinya yang dia itu enggak bisa ingkar,” lanjut Hendardi.

Baca juga: 5 Fakta Penting Kasus Bahar Bin Smith, Korban Dianiaya Berjam-jam hingga Dijemput Paksa di Rumahnya

Ia mencontohkan kasus dugaan penganiayaan yang menjerat Bahar bin Smith baru-baru ini. Ia melihat, kasus itu memang tindakan penganiayaan. Hal itu dilihat dari video yang beredar di media sosial.

"Ulamanya ternyata melakukan kriminal, melakukan penyiksaan, apalagi terhadap anak-anak di bawah umur. Jelas-jelas ada videonya. Dia enggak bisa ingkar, enggak bisa mungkir. Masak yang kayak begitu harus dilindungi?" ujar Hendardi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Hendardi, sebaliknya justru pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sangat memperhatikan kelompok ulama. Hal itu terbukti dari Jokowi yang sering kali bersilaturahim dengan ulama, baik di Istana maupun di pondok pesantren.

Hendardi juga menjadikan aksi 212 sebagai contoh bagaimana sikap serta posisi pemerintah terhadap ulama. Mempersilakan massa dalam jumlah besar berkumpul untuk mengungkapkan ekspresinya tanpa adanya tindakan represif merupakan contoh bagaimana pemerintah menghormati kaum ulama.

Baca juga: Fadli Zon Ragu Sosok di Video Pemukulan yang Viral adalah Bahar bin Smith

Oleh sebab itu, Hendardi pun berharap masyarakat turut menyadarkan sesamanya agar tak ada lagi yang terpengaruh atas isu tersebut.

"Kita sesama masyarakat juga harus melakukan penyadaran bahwa itu enggak benar. Jangan masyarakat kita tingkat pendidikannya masih rendah, kemudian dibodoh-bodohi dengan hoaks, memersepsikan sesuatu secara keliru," ujar Hendardi.

Diberitakan, Jokowi sempat menyinggung isu bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Hal itu diungkapkan sebagai calon presiden nomor urut 01 di acara temu Relawan Bravo-5 di Putri Duyung Ancol, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

"Bagaimana mungkin seperti itu? Calon wakil presiden kita ini adalah ulama yang paling atas benar, Kiai Ma'ruf Amin itu adalah Ketua MUI," ujar Jokowi.

Baca juga: Kasus Bahar bin Smith, KPAI Ingatkan Polri untuk Tak Kalah pada Tekanan Pihak Tertentu

Apabila kiai atau ulama Indonesia memang ada tersandung persoalan hukum, menurut Jokowi, memang sudah seharusnya ia berhadapan dengan hukum.

"Misalnya ada ulama yang terkena masalah hukum, ya harus berhadapan dengan hukum," ujar Jokowi.

"Wong gubernur saja kena masalah hukum, berhadapan dengan hukum kok. Menteri yang kena masalah hukum, ya dia berhadapan dengan hukum juga. Tapi kok enggak ada yang bilang itu kriminalisasi?" lanjut dia.

Menurut Jokowi, isu-isu tersebut sengaja dibuat untuk mendiskreditkan pemerintah. Tak penting apakah isu tersebut sesuai logika atau tidak, yang penting masyarakat terpengaruhi.

"Ini hal-hal yang enggak logis, tapi terus-terus diangkat dan rakyat di bawah itu yang informasinya tidak lengkap, bisa memercayai itu sebagai kebenaran. Kan itu yang bahaya," ujar Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Nasional
UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

Nasional
Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

Nasional
Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Nasional
Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nasional
Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Nasional
Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

Nasional
Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.