Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Terbuka jika SBY Ingin Bertemu Bahas soal Perusakan Atribut Demokrat

Kompas.com - 18/12/2018, 10:18 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, dirinya membuka diri apabila Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin bertemu untuk membahas hasil laporan soal perusakan alat peraga kampanye (APK) Partai Demokrat di Pekanbaru.

"Saya tidak mengarang, tapi kalau ada reaksi ya silakan. Diajak ketemu juga tidak apa-apa," kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Baca juga: Soal Respons SBY, Wiranto Bilang Silakan Saja, Laporan yang Ada Seperti Itu

Wiranto kemudian meminta pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini untuk menyerahkan proses penyelidikan ke kepolisian.

Hal itu bertujuan agar tak terjadi salah paham yang kemudian bisa menggerus persatuan jelang Pemilu 2019.

"Kita tidak perlu ya terjadi kesalahpahaman. Dan tujuan saya adalah agar masalah ini segera tidak berkembang lagi, biar polisi yang melakukan penyelidikan, mengusut, dan memberikan sanksi. Pemilu ini bukan tempat kita untuk memecah belah dan berkonflik," paparnya.

Baca juga: Kadernya Disebut Terlibat Perusakan Atribut, Demokrat Sebut Ada Indikasi Kriminalisasi

Sebelumnya, SBY tak sependapat dengan Wiranto soal perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru.

Ia meyakini, pelaku perusakan baliho dan poster Demokrat yang dipasang di sepanjang jalan utama Kota Pekanbaru itu bukanlah oknum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ataupun Partai Demokrat.

"Maaf, saya punya pendapat yg berbeda dgn Pak Wiranto (pemerintah). Perbedaan pendapat ini bukan kejahatan. Ini hak warga negara," kicau SBY di akun Twitter-nya @SBYudhoyono, Senin (17/12/2018) malam.

Baca juga: SBY Beda Pendapat dengan Wiranto soal Perusakan Atribut Demokrat

SBY mengatakan, hasil investigasi Partai Demokrat menunjukkan hasil yang berbeda dari pernyataan Wiranto. Informasi dan kesaksian di lapangan yang didapatkan, baik PDI-P maupun Partai Demokrat bukanlah master-mind dan inisiator dari kasus perusakan atribut.

Kompas TV Baliho selamat datang SBY dan spanduk hingga bendera Partai Demokrat yang terpasang di ruas jalan kota Pekanbaru, Riau, dirusak oleh orang tak dikenal. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengecek langsung lokasi atribut Demokrat yang dirusak. Ketua Umum Partai Demokrat bersama elite partai langsung memeriksa kondisi baliho bendera dan spanduk demokrat di jalanan kota Pekanbaru. SBY mendapati berbagai atribut Partai Demokrat yang rusak ia mengaku kecewa dan sedih dengan insiden tersebut. Atas kejadian ini, SBY memerintahkan sekjen dan jajaran pengurus partai di Riau segera menurunkan semua baliho spanduk dan bendera Partai Demokrat. Karena SBY tidak ingin kejadian perusakan kembali terjadi lagi. SBY pun sempat menyinggung bahwa dirinya bukan peserta Pilpres 2019 dan tidak berkompetisi dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu polisi telah menyelidiki kasus perusakan baliho selamat datang SBY, spanduk hingga bendera Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau. Seorang pria terduga pelaku sudah diperiksa. Saat ditangkap, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa tiang bambu dan kayu potongan sobekan baliho dan pisau <em>cutter</em>.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com