Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Akui Ketimpangan Ekonomi Masih Tinggi

Kompas.com - 17/12/2018, 12:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan ketimpangan ekonomi di Indonesia masing tinggi meskipun saat ini tingkat gini ratio menurun dari 0,41 menjadi 0,38.

Ketimpangan ekonomi, sambung Kalla, merupakan salah satu hal yang belum tuntas diselesaikan pemerintah dalam target Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal itu disampaikan Kalla saat ditemui Konferensi SDGs di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (17/12/2018).

"Yang belum dicapai itu equality, keadilan. Karena gini ratio, walaupun ada perbaikan, masih cukup tinggi. Jadi dibutuhkan suatu pendapatan masyarakat yang cukup luas," kata Kalla.

Mantan menteri perdagangan ini menambahkan, pemerintah tetap berupaya meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat agar tingkat ratio gini terus menurun.

Karena itu, kata Kalla, pemerintah juga terus meningkatkan upah minimum regional (UMR) dan pendapatan masyarakat lainnya.

Baca juga: Seberapa Parah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia?

Kalla pun mengatakan, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, dibutuhkan peningkatan produktivitas industri. Sehingga, lanjut dia, pemerintah juga akan berinovasi agar industri di Indonesia semakin tumbuh dan produktif.

"Jadi ada hubungannya masing-masing. Kalau apa yang belum dicapai (di SDGs) itu adalah masalah-masalahnya, produktivitasnya, pendidikannya, kesehatannya," ujar Kalla.

"Di samping itu juga, keadilannya harus dijaga. Tapi dibutuhkan inovasi dan perkembangan produktivitas industri. Jadi semua saling berhubungan," lanjut Kalla.

Kompas TV Konsep ekonomi umat untuk pemerataan ekonomi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com