Perludem Sebut KPU Masih Punya PR Hak Pilih bagi Kelompok Rentan

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti masalah hak pilih bagi kelompok rentan.

Hal ini dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum setelah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap II (DPTHP-II) pada Pemilu 2019 ditetapkan.

Kelompok rentan yang dimaksud Perludem seperti mereka yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

"Dalam penetapan DPTHP II ini, Kementerian Dalam Negeri juga mengatakan bahwa angka perekaman KTP elektronik masih berada di angka 97,39 persen. Artinya, masih ada sekitar 2,61 persen lagi warga negara Indonesia yang wajib KTP elektronik belum melakukan perekaman," ujar Direktur Perludem Titi Anggraini melalui keterangan tertulis, Minggu (16/12/2018).

Perludem menilai, Kemendagri harus memperhatikan warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik itu. Titi mengingatkan, salah satu dokumen yang akan diverivikasi agar warga bisa masuk ke dalam DPT adalah kepemilikan KTP.

Baca juga: Perludem: 3 Bulan Kampanye, Isu Provokatif Lebih Banyak Beredar Dibanding Program

Di Sulawesi Selatan, DPT pada 15 November adalah 5.922.666. Angkanya meningkat pada DPT perbaikan tahap II menjadi 6.159.375.

Padahal, jumlah penduduk wajib KTP di Sulawesi Selatan adalah 6.777.423. Ada selisih sebesar 618.048 antara jumlah penduduk wajib KTP dengan DPT tahap II di Sulawesi Selatan.

Titi mengatakan, Kemendagri harus secepatnya melakukan perekaman KTP elektronik terhadap warga yang belum masuk DPT, tetapi sudah memasuki usia wajib KTP elektronik.

Selain itu, pemilih pemula juga termasuk kelompok rentan yang harus diperhatikan hak suaranya. Titi mengatakan, KPU harus memikirkan mereka yang berusia 17 tahun pada bulan April 2019 atau mendekati hari pencoblosan.

"KPU perlu segera memastikan solusi bagi pemilih pemula, agar hak pilihnya pada hari pemungutan suara tidak terhalang hal administratif," ujar Titi.

Kelompok rentan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyandang disabilitas. Titi mengatakan, pada dasarnya KPU sudah memiliki data hingga level TPS terkait pemilih yang menyandang disabilitas.

"Oleh sebab itu, langkah itu perlu terus dilanjutkan pada Pemilu 2019, termasuk juga memaksimalkan perlindungan hak pilih kepada penyandang disabilitas yang tinggal di panti dan rumah sakit," kata Titi.

Kelompok rentan terakhir yang harus diperhatikan adalah masyarakat adat. Titi mengatakan, KPU dan Kemendagri harus menyelesaikan hambatan administratif yang membuat kelompok masyarakat adat belum memiliki KTP elektronik.

"Adanya nilai adat yang dipegang oleh kelompok masyarakat adat, serta pola kehidupan masyarakat adat yang khusus, perlu untuk diberikan perhatian serius dan khusus oleh penyelenggara pemilu," kata dia.

Baca juga: Perludem: Selama Masa Kampanye, Para Kontestan Masih Kedepankan Politik Stigma

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap II (DPTHP-II) pada Pemilu 2019.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih mencapai 192.828.520 orang yang terdiri dari 96.271.476 laki laki dan 96.557.044 perempuan.

Selain itu, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 809.500.