Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kembali Terima Gelar Adat, Kali Ini dari Masyarakat Riau

Kompas.com - 15/12/2018, 12:09 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

PEKANBARU, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendapatkan gelar adat "Datu Seri Setia Amanah Negara" dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

Prosesi penyerahan gelar adat dilakukan di Kantor LAM Riau, Sabtu (15/12/2018) pagi.

Ditemani Ibu Negara Iriana, Presiden Jokowi tiba di lokasi pukul 09.15 WIB. Keduanya kompak mengenakan baju adat Riau.

Hadir juga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Baca juga: Tiba di Pekanbaru, Jokowi Akan Terima Gelar Adat hingga Bertemu Timses

Prosesi diawali pembacaan surat keputusan Lembaga Adat Melayu Riau Nomor 33/LAMRIAU/XII/2018 tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau kepada Presiden Joko Widodo.

SK itu dibacakan oleh Ketua Umum LAM Riau Datuk Sri Haji Al Azhar

"Memutuskan menganugerahkan gelar Datuk Sri Setia Amanah Negara kepada Presiden Joko Widodo," kata Al Azhar.

Ketua Harian LAM Riau Datuk Seri Syahril Abubakar menyampaikan, gelar adat ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa Jokowi kepada masyarakat Melayu di Riau.

Pertama, yakni terkait penanganan kebakaran hutan yang sejak 2016 tak lagi terjadi.

Padahal, sejak tahun 1997, kebakaran hutan kerap terjadi dan memicu bencana asap bagi masyarakat Riau setiap tahunnya.

"Setelah Tuan Presiden mengambil kebijakan menugaskan semua aparat, sipil, militer, kepolisian pemda bahkan relawan juga ikut menanggulangi kebakaran lahan dan hutan ini. Dan sampai saat ini sudah 3 tahun asap tidak datang lagi ke negeri ini," kata Syahril.

Kedua, terkait penerbitan Perpres RI No 86 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang membuka peluang masyarakat adat Melayu memiliki pengakuan hukum atas tanahnya.

Ketiga, yakni inpres yang menyangkut evaluasi dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang menjadi mata pencaharian banyak masyarakat Riau.

"Keempat, di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Tuan Ir H Joko Widodo ladang minyak Blok Rokan yang hampir seabad dikelola oleh perusahaan asing, dinasionalisasi untuk dikelola oleh Pertamina," kata dia.

Baca juga: Tiba di Pekanbaru, Jokowi Akan Terima Gelar Adat hingga Bertemu Timses

Kelima, masyarakat adat Riau mengapresiasi pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol di Riau.

Terakhir, mereka juga menyambut baik rencana mewujudkan embarkasi untuk calon jemaah haji di Kota Pekanbaru, Riau.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas gelar adat yang diberikan. Adapun penganugrahan gelar adat bukan kali ini saja didapat Jokowi.

Belum lama ini, Jokowi mendapat gelar "Raja Balak Mangkunegara" dari masyarakat adat komering, Sumatera Selatan.

Jokowi juga sempat dianugerahi Pini Sepuh Pasundan oleh Paguyuban Pasundan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com