Pemerintah Sarankan Rumah Hunian Sementara di Lombok Tak Berbahan Dasar Kayu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan rumah hunian sementara di Lombok, NTB, tak berbahan dasar kayu.

Hal itu disampaikan Basuki usai mengikuti rapat terbatas penanganan gempa di NTB dan Sulawesi Tengah di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

"Tadi Pak Gubernur bilang, kalau kita mau semua kayu habis hutannya, banjir. Jadi beliau juga minta kami untuk sosialisasi (pembangunan) RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat)," kata Basuki.

Ia mengatakan mendatangkan kayu dari luar negeri juga tidak mungkin karena sama-sama merusak lingkungan.

"Ya sama aja kan merusak hutan luar," lanjut dia.

Adapun proses pencairan dana dari Kementerian Keuangan untuk pembangunan rumah yang rusak berat di NTB baru mencapai 50 persen.

Pemerintah menjatah Rp 50 juta untuk masing-masing rumah. Adapun jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 74.092 unit. Dari jumlah tersebut, rumah yang sedang dibangun sebanyak 2.142 unit.

Ia menambahkan kendala pembangunan rumah hunian sementara di Lombok ialah minimnya SDM.

Saat ini Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan sejumlah BUMN untuk merekrut SDM pembangun rumah instan di Lombok.

"Sekarang saya sudah minta BUMN di sana, kan ada enam pabriknya, semua minggu ini harus nambah minimal tiga tim masing-masing. Jadi satu tim 8 orang. Jadi ada tiga tim, jadi 24 orang," kata Basuki.