Keputusan KPU: OSO Bisa Jadi Calon Anggota DPD, tetapi Harus Keluar dari Hanura

Kompas.com - 11/12/2018, 17:15 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Sekjen Hery Lontung di Jakarta, Selasa (16/1/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Sekjen Hery Lontung di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi kesempatan kepada Oesman Sapta Odang (OSO) untuk bisa masuk daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Syaratnya, OSO tetap harus mundur dari keanggotaan Partai Hanura. Saat ini, OSO menjabat Ketua Umum Hanura.

KPU memberi waktu bagi OSO untuk menyerahkan surat pengunduran diri hingga 21 Desember 2018.

Hal itu merupakan keputusan KPU menyikapi polemik syarat pencalonan anggota DPD, khususnya terkait pencalonan OSO.

Komisioner KPU Pramono Tanthowi Ubaid mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan keputusan tersebut melalui surat kepada OSO, Senin (10/12/2018).

"Surat (keputusan soal OSO) sudah kami kirimkan," kata Pramono di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Pramono menjelaskan, pemberian kesempatan kepada OSO tersebut sejalan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan KPU memasukan OSO ke dalam DCT.

Namun, dalam surat KPU juga menjelaskan, OSO bisa dimasukan ke DCT hanya jika yang bersangkutan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota parpol kepada KPU. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, KPU menjalankan dua putusan hukum tersebut.

"Oleh KPU, putusan PTUN dijalankan dengan memberi kesempatan kepada OSO untuk masuk dalam DCT. Sementara Putusan MK dijalankan oleh KPU dengan meninta OSO mengundurkan diri dari kepengurusan parpol untuk masuk menjadi calon DPD dalam Pemilu 2019," jelas Pramono.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X