Fadli Zon Usul Dana Parpol Jadi Rp 10.000 Per Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju jika partai politik dibiayai oleh pemerintah.

Dia mengatakan, angka yang ideal bagi partai adalah Rp 10.000 per suara.

Adapun, besar bantuan untuk parpol saat ini adalah Rp 1.200 per suara. Fadli menilai, angka itu sangat kecil.

"Saya kira saya setuju lah Rp 10.000 per suara. (Angka) Rp 10.000 per suara itu artinya dihitung bagian dari dana politik untuk partai politik merawat konstituen, merawat pendidikan politik, dan sebagainya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Di negara lain, kata dia, representasi partai di parlemen dibiayai oleh negara. Fadli yakin biaya ini tidak akan banyak menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Ketua Komisi II Sebut Dana Parpol Baik untuk Hapus Elitisme di Parpol

Anggaran negara dinilai masih mampu membiayai itu.

"Saya kira anggarannya enggak terlalu besar kok. Pasti lebih kecil dari anggaran kemarin IMF World Bank yang sampai Rp 1 triliun itu," kata dia.

Fadli mengapresiasi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kenaikan bantuan parpol. Dia mengaku pernah membahasnya bersama Ketua KPK Agus Rahardjo.

Menurut Fadli, ia bahkan pernah menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu soal pendanaan partai politik.

"Sekarang ini partai politik dari mana anggarannya, mereka tidak boleh berusaha. Kalau di tahun 1950-an parpol boleh punya perkebunan, boleh punya SPBU, boleh punya usaha," ujar Fadli.

Baca juga: DPRD DKI Setuju Dana Parpol Rp 4.000 Per Suara Dikurangi

"Sekarang kan tidak boleh. Sekarang dari mana parpol mendapatkan anggarannya selain tentu sumbangan-sumbangan dari anggota DPR, DPRD kabupaten, kota, dan juga pihak-pihak lain," tambah dia.

Adapun, KPK ikut mendorong adanya peningkatan dana partai politik.

Sebelumnya, dana parpol adalah Rp 108 per suara. Saat ini, ada peningkatan dana parpol saat menjadi Rp 1.000 per suara. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah pernah mengatakan perbaikan di sektor politik salah satunya dari sisi pendanaan. Namun, ia juga mengingatkan soal pengelolaan dana, akuntabilitas, dan transparansi.