Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: KNKT Sama Maskapai Jangan Berantem!

Kompas.com - 30/11/2018, 17:21 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak berselisih dengan Lion Air terkait informasi kelayakan pesawat PK-LQP.

Menurut dia, kondisi pesawat naas itu harus dipastikan terlebih dahulu sebelum diumumkan ke publik.

"KNKT jangan berantem sama maskapai ya, dia harus independen dan maskapai ini jangan berantem dengan KNKT, sampaikan pada saat dia diperiksa," ujar Fahri di kompleks parlemen, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: Klarifikasi, KNKT Nyatakan Lion Air PK-LQP Layak Terbang

KNKT sebelumnya pesawat Lion Air PK-LQP tidak layak terbang saat menempuh rute dari Denpasar ke Jakarta, 28 Oktober 2019, atau sehari sebelum pesawat itu jatuh. Namun, Lion Air meminta KNKT mengklarifikasi itu karena dinilai tidak benar.

Pernyataan itu kemudian diklarifikasi kembali oleh KNKT dengan menyatakan pesawat tersebut layak terbang.

Fahri mengatakan perselisihan yang berujung pada kesimpangsiuran informasi ini merusak reputasi penerbangan Indonesia.

Baca juga: KNKT: Lion Air PK-LQP Alami 6 Masalah Sebelum Jatuh

Menurut dia, KNKT dan Lion Air harus saling bekerja sama demi kelancaran penyelidikan kasus ini.

Dia meminta KNKT mengonfirmasi informasi apapun terkait peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air ini. Jangan sampai informasi yang salah tersebar ke masyarakat.

"Ini soal-soal yang enggak boleh perang mulut ini, ini bukan soal politik, ini soal teknis," ujar Fahri.

"Politik kita bisa ribut, tapi kalau urusan begini keselamatan orang enggak boleh ribut ya," tambah dia.

Kompas TV Hanya berjarak sehari, setelah mengeluarkan laporan awal investigasi, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengklarifikasi soal kelaikan terbang pesawat Lion Air PK-LQP. Di luar proses investigasi oleh KNKT sejumlah keluarga korban jatuhnya Lion Air JT 610 bersiap menempuh jalur hukum.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com