Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perdebatan Harga Pasar Jokowi Vs Sandiaga Bikin Pertarungan Pilpres Lebih Rasional

Kompas.com - 27/11/2018, 08:01 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdebatan harga pasar antara calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dinilai membuat pertarungan Pemilihan Presiden 2019 lebih rasional.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, perdebatan Jokowi vs Sandiaga menunjukkan bahwa peserta pemilu sudah meninggalkan politik identitas sebagai cara mereka memenangkan kontestasi.

"Jadi pertarungan Pilpres 2019 nanti pertarungan yang menurut saya lebih rasional daripada pertarungan yang kita lihat beberapa waktu lalu di Pilkada DKI," ujar Rico, dalam acara Aiman yang ditayangkan Kompas TV, Senin (26/11/2018) malam.

Rico mengatakan, tidak mengherankan jika pertarungan pada Pilpres kali ini lebih banyak dihabiskan di pasar.

Baca juga: Komentar Sandiaga atas Pernyataan Jokowi Orang Super Kaya Tiba-tiba Datang ke Pasar

Survei terbaru Median menunjukkan, ketika warga ditanya apa kegelisahan yang harus segera diselesaikan pemerintah, sebesar 48,9 persen menyebut masalah ekonomi.

Dengan demikian, Jokowi harus membuat ekonomi stabil jika ingin menang dalam Pilpres 2019.

"Variabel paling besar yang memengaruhi cara orang memilih itu adalah kinerja dan performa ekonomi. Nomor satu itu," kata dia.

Hal inilah yang mendasari penilaiannya bahwa dengan pertarungan lebih rasional.

Baca juga: Sandiaga: Saya ke Pasar Serap Aspirasi, kalau Belanja Namanya Pencitraan

Masyarakat menentukan pilihan berdasarkan persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. 

"2019 ini faktor rasional jauh lebih besar, itu faktor ekonomi. Politik identitas sudah tidak laku lagi," kata Rico.

Kemenangan dari pasar

Rico mengatakan, sejatinya petahana memiliki tingkat keterpilihan yang lebih tinggi daripada penantang. Namun, jika tidak mampu mengantisipasi isu ekonomi, petahana bisa saja kalah.

Menurut Rico, Jokowi sudah menyadari hal ini. Oleh karena itu, Rico menilai, Jokowi kemudian mengimbangi strategi Sandiaga yang terus menerus menyebut harga di pasar naik.

"Mau tidak mau dia habis-habisan begitu. Makanya kemarin harga BBM subsidi tidak jadi dinaikan dan itu secara political marketing langkah itu sudah benar," kata dia.

Baca juga: Sandiaga: Banyak Petani Tidak Punya Akses Pupuk Organik karena Data Simpang Siur

Sebab, jika harga-harga naik, elektabilitas Jokowi bisa turun. Rico mengatakan, masyarakat tidak mau tahu dinamika apa di dunia internasional yang membuat sebuah komoditas naik harganya.

Mereka hanya ingin tahu bahwa ada BBM yang bisa mereka jangkau dan beras yang bisa mereka makan.

"Jadi kalau ini bisa bertahan sampai 2019, sebenarnya peluang dia (Jokowi) untuk menang jauh lebih tinggi," ujar Rico.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com