Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Minta Pembahasan RTRW Rehabilitasi Sulteng Pasca-bencana Dipercepat

Kompas.com - 14/11/2018, 13:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah mempercepat pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tentang rehabilitasi Sulawesi Tengah pasca-bencana.

Ia telah meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyelesaikan RTRW Rehabilitasi Sulawesi Tengah pasca-bencana pada akhir Desember.

Kalla menyadari pembahasan RTRW melibatkan DPRD sehingga membutuhkan waktu untuk berdialog.

Namun, ia menilai, dalam kondisi darurat, semestinya proses dialog bisa dipercepat.

"Iya, itu kan kalau keadaan normal, saya bilang. Kalau keadaan darurat seperti ini percepat saja prosesnya, kalau proses ini seminggu, kasih tiga hari. Kan begitu semua," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Baca juga: Belum Didistribusikan, Bantuan Gempa Sulteng Bertumpuk di Parepare

"Minta persetujuan daerah, DPRD, geologi, percepat saja. Semua dilalui tapi percepat. Saya minta pokoknya Januari mulai untuk pembangunannya, untuk tahun anggaran depan," lanjut dia.

Ia meyakini penyusunan Perda RTRW Rehabilitasi Sulawesi Tengah bisa selesai dalam waktu 1,5 bulan.

Ia mengatakan saat ini pemerintah pun terus mendata kebutuhan rumah yang perlu dibangun kembali.

Baca juga: Belum Cair, Santunan Korban Gempa dan Tsunami di Sulteng Masih Diverifikasi

"Bisa, pasti. Ya kalau 1,5 bulan dia lapor sama saya, ya mulai Desember lah untuk tandatangani semua di sini, bersama," sambung Kalla.

Sebelumnya diberitakan, proses rekonstruksi dan relokasi baru berjalan setelah perencanaan dan payung hukumnya selesai bulan depan.

Saat ini Badan Geologi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun masih memetakan wilayah rawan gempa dan akan mengumumkan hasilnya Desember 2018.

USGS (DIOLAH), LAKSONO HARI W Gempa di Indonesia pada 1968-September 2018

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com